Dengan kewenangan besar yang dimilikinya, putera mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman menangkapi keluarga kerajaan yang diduga melakukan korupsi.Â
Memangnya cuma Republik Indonesia saja yang punya lembaga antirasuah semacam Komisi Pemberantasan Korupsi, Arab Saudi juga. Memang baru dibentuk saat Raja Salman mengumumkan dua perubahan besar di Kerajaan Arab Saudi. Pertama, perombakan kabinet karena ada bebeapa menteri yang tercyduk juga. Kedua, pembentukan lembaga antikorupsi yang dikepalai langsung Putra Mahkota, Mohammed bin Salman.
Begitu dibentuk, lembaga antirasuah Arab Saudi langsung bekerja dengan menangkap sejumlah pangeran dan pengusaha kelas kakap karena dugaan keterlibatan mereka dalam korupsi. Lembaga antirasuah ini memiliki kepala komisi antikorupsi, keamanan publik, jaksa penuntut umum, dan otoritas investigasi.
Tugas baru dari lembaga antikorupsi yang dibentuk Raja Salman adalah mengumpulkan semua jenis pelanggaran, pelaku, dan lembaga yang terlibat dalam korupsi uang publik.
Kewanangan KPK-nya Arab Saudi ini antara lain menginvestigasi, mengeluarkan surat perintah penahanan, dan melarang orang berpergian, memerintahkan pembukaan dokumen keuangan rahasia, membekukan rekening dan portofolio investasi, melacak dana dan aset serta mencegah perpindahannya antarindividu dan institusi.
Sudah barang tentu dengan lembaga "jadia-jadian" karena mendadak dibentuk itu Raja Salman memberi keleluasaan kepada lembaga ini untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi uang publik, tidak peduli orang itu para Pangeran yang masih "sedarah" dengan keluarga kerajaan.
Aset dan uang dari perorangan dan lembaga bakal disita jika terbukti hasil korupsi dan wajib dikembalikan kepada kas negara sebagai harta negara.
Nah, penangkapan terhadap 11 Pangeran Arab Saudi oleh KPK-nya Arab Saudi yang dipimpin putra mahkota Mohammad bin Salman Alsaud itu langsung ditunding sebagai berpotensi memperumit situasi ekonomi Arab Saudi yang sedang 'sakit' dalam beberapa dekade terakhir. Selain guncangan ekonomi, turbulensi politik juga tidak terhindarkan karena dapat dipandang sebagai perebuatan kekuasaan di antara keluarga Kerajaan.
Kekhawatiran tersebut diungkap para analis terkait kebijakan-kebijakan yang yang akan bergulir setelah pengkapan tersebut, terutama risiko yang akan dirasakan oleh pengusaha-pengusahan non minyak di Arab Saudi.
"Aturan permainan berubah. Tapi mereka berubah tanpa pandang bulu. Bahkan orang-orang yang mengira mereka berada dalam peraturan tidak tahu apakah mereka masih berada dalam peraturan tersebut. Hanya ada ketidakpastian," jelas seorang analis kepada Reuters, 8 November 2017.
