Strategi Koalisi Merah Putih Terkait UU Pilkada

APA INIYANG DILAKUKAN KOALISI MERAH PUTIH ? (JILID 1)

Apa yang terjadi akhir-akhir ini membuat saya prihatin terhadap banyaknya potensi permasalahan yang mungkin menimpa pemerintahan baru yang akan segera berjalan.Tidak heran banyak investor merasa kuatir. Saya berharap Koalisi Indonesia Hebat menyadarihal ini dan bisa mengambil langkah mengantisipasinya. 3 Peristiwa terakhir yaitu :

1.Lolosnya pengesahan UU MD3

2.Lolosnya pengesahana UU PILKADA

3.Lolosnya Kursi Pimpinan DPR

telah membuktikan solidnya Koalisi Merah putih juga kekalahan koalisi Indonesia Hebat.Padahal koalisi inidiharapkan dapat menopang program Jokowi-JK di parlemen.Dengan kekalahan ini, saya harap semua pihak dapat belajar lebih memahami dan mengerti situasi kritis yang tengah terjadi dan memperkirakan manuver-manuver selanjutnya. Lawanyangmereka hadapi saat ini bukanlawan biasa. Mereka memiliki tujuan, rencana dan terorganisir secara rapi. Jangan mudah percaya koalisi ini akan mudah rapuh karena mereka memiliki kordinasi dan kesatuan tujuan. Fakta-fakta di atas telah membuktikan hal ini.

Mungkin yang menjadi pertanyaan utama di sini mengapa Koalisi Jokowi JK begitu lemahmenghadapi koalisi Merah Putih yang konotasi tampak tidak memegang kekuasaan eksekutif (pemerintahan).Padahal seperti kita ketahui Jokowi dan JK adalah pemenang PEMILU yang memegang kekuasaan Pemerintahan mendatang.Bahkan sebelum pemilihan Ketua DPR berlangsung, Jokowi dan JKsudah berusaha keras melakukan lobi-lobi ke partai politik untuk mengumpulkan dukungan dan kekuatan, tetapi tampaknya semua upaya tersebut kandas. Mengapa hal seperti ini bisa sampai terjadi ?

Menurut pendapat saya -seperti yang telah saya ungkapkan dalam analisa terdahulu- tujuan Partai Politik sebenarnya adalah kekuasaan.Namun kekuasaan yang ditawarkan oleh Jokowi tampaknya kurang menarik dibandingkan apa yang ditawarkan koalisi Merah Putih. Sebab pada dasarnya apa yang ditawarkan oleh Jokowi adalah pemerintahanprofesional dan bersih.Dengan ditekankannya unsur profesional, bersih dan transparan. Juga kerja keras dan kesederhanaan, maka daya tarik untuk duduk di pemerintahan atau memimpin sebuah departemen jauh berkurang.Kursi menteri yang biasanya menjadi daya tarik utama dari Partai Politik, kini meredupkarenadaya tariknyapudar. Selama ini kita tau dari jaman Soeharto sampai era SBYbahwajabatan menteri identik dengan fasilitas dan uang. Selama ini Partai Politiksangat berambisi untuk bisa duduk di kabinet, karena departemen yang dikuasai oleh partai politik akan menjadi sumber mesin uang partai. Bukan rahasia lagi melalui wewenang dan fasilitasyang dimiliki menteri-menterinya, partai politik pengusungnya akan mendapat proyek dan fasilitas di departemen tersebut. Kita menemukan ini dari contoh berbagai kasus, terakhir di Departemen Pertanian maupun Depatemen Agama. Sumber seperti inilah yang dapat menunjang keuangan partaidan selama ini memang menjadi daya tarik utama bagi partai politik untuk memperjuangkan dan mendapatkannya. Namun kini daya tariknya semakin berkurang.

Sejak awal oknum-oknum tertentu sepertinya sadarakan situasi ini. Karena itu mereka berusaha mengatur strategi baru. Mereka mati-matian menggolkan UU MD3 dan UU Pilkada. Sebab mesin uang partai yang tadinya banyak bertumpu kedepartemen - saat ini dianggap terlalu rentan-.Dengan adanya program anggaran departemen yang bersih dan transparan, tuntutan untuk krja keras untuk mengabdi total ke rakyat. Serta peranan KPK yang semakin meningkatmaka kursi menteri dianggap terlalu beresiko dan kurang menarik lagi. Gaji maupun tunjanganmenteri dianggap sangat kecil jika tidak dibarengi dengan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas.Karena itu merekaharus mencari celah-celah lain.Mesin uang yang biasanya ada di pemerintahan (departemen) kini telahmereka alihkan ke daerah. Cara ini mereka anggap jauh lebih efektif.Apalagi sekarang ini pemerintahan kita memang menganut sistem desentralisasi atau pembangunan langsung ke daerah-daerah. Secara total anggaran di daerah-daerah sangatlah besar.Untuk mewujudkan hal itu,mereka harus mengatur strategi untuk merubah Undang Undang yang ada. Karena itulah mereka bersatu menggolkan UU MD3 dan UU PILKADA.

Jika sebelumnya puluhan trilyun dibuang untuk PILKADA maka potensi dana itu kini otomatis akan jadi milik partai. Dengan dikembalikannya wewenanguntuk memilih Kepala Daerah via DPRD, maka para kader yang ingin menjadi Kepala Daerah akan loyal menyumbang ke partai.Semakin loyal merekaatau semakin besar sumbangan mereka kepadapartai, makadukunganpartaikepada mereka untuk bisa menjadi pemimpin daerah juga semakin besar. Karena itu mereka yang mau menjadi Kepala Daerah akan mati-matian membela partai bukan lagi ke rakyat.Sebab Partai lah yang berwenang menunjuk mereka.Para kepala daerahyang sudah mati-matian menyumbang ke partai tentunya akan berusaha mendapatkannya kembali dananya melalui korupsi dan cara-cara sejenis. Belum lagi sepak terjang Fraksi-fraksi di DPRD sebagaikepanjangan tangan dari partai. Jika kita mengharapkan KPK bisa melawan praktek korupsi yang terjadi di daerah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hal ini sangat sulit.KPK hanya efektif mengawasi proyek besar negara dan peristiwa di ibu kota. Asalkan tau sebelum ini, DPR telah menolak permintaan KPK untuk membuka perwakilan di masing-masing propinsi. Jika di propinsi saja KPK tidak ada perwakilan, apalagi untuk menjangkau kabupaten-kabupaten ? Dengan jumlah Kabupaten Kota di Indonesia yang lebih dari 500, sedangkan jumlah penyidik KPK hanya berkisar 50-an orang. Hal ini bukan saja sulit tetapi juga hampir mustahil untuk dilakukan.

KMP memiliki dukungan DPRD di mayoritas daerah. Karena itu mereka tinggal berunding untuk membagi-bagi kekuasaan diantara mereka, sama halnya saat mereka membagi-bagi jatah kekuasaan di DPR dan nantinya MPR. Saya mencurigai kalau jatah-jatah inilah yang akan menjadi sumber keuangan partai yang baru. Sumber yang lebih besar, aman danefektifkarena eksekutif dan legislatif bisa saling bekerjasama. Oleh karena itu buat apa KMP mengejar-ngejar lagi kursidi Kabinet. Merekatidak membutuhkannya karena merekamerasa mampu menguasai sebagian besar daerah. Dan hal ini lebih dari cukup untuk menjadi mesin uangbarumereka. Sekaligus tempatuntuk mengumpulkan kekuatan dukungan politik.

Karena itu partai di lingkungan KMP tenang-tenang saja. Mungkin manuver-manuver mereka yang tampaknya mencoba merapat hanyalah sekedar manuver politik belaka. Mereka ingin agar pihak lawan tetap lengah sementara mereka menghimpun kekuatan.Mereka bisa solid karena merekatelah mengatur strategi secara matang.Mereka yakin karena mereka didukung dana, media dan sumber daya yang besar. Partai-partai Utama sepertiGOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT, PAN dan PPP bukan partai kecil karena infrastruktur mereka sudah kuat dan matang. Karena itumereka denganberani mengambil sikap sebagai oposisi.Mereka sangat yakin karenastrategi awal mereka telah berhasil. Mereka memiliki kekuatan di legislatif pusat, daerah, bahkan  MPR  serta dukungan potensi dana yang besar.Selanjutnya mereka tinggal menghimpun dana dan kekuatan untuk melakukan aksi-aksi selanjutnya. Mereka yakin pada akhirnya menguasai kekuasaan pemerintahhanyalah soal waktu.

Apa yang ditulis dalam bagian-bagian ini hanyalahprediksi yangtidak perlu dipercayai penuh. Apa yangdiungkapkan dalam tulisan inihanyalah sebuah prediksi dan asumsi yang didasarkan pengamatan tertentu, jadi semua merupakan sesuatu yang belum tentu akan terjadi atau terlaksana. Pada akhirnya biarlahsejarah saja yangmencatat, mengkoreksi dan menunjukkan kebenaran sesungguhnya.

(bersambung)