Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Prabowo Subianto

Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia terus berubah secara signifikan. Pragmatis dalam prinsip tindakannya, Prabowo berusaha dengan menempatkan Indonesia lebih kuat di panggung internasional melalui kebijakan pertahanan strategis dan peningkatan kerjasama bilateral. Karena itu, perlu melihat bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo mencerminkan prinsip dasar dari "politik luar negeri bebas aktif" yang telah tertanam sejak awal kemerdekaan.

Sektor pertahanan adalah salah satu titik fokus dalam kebijakan luar negeri Prabowo. Aliansi strategis dan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat dicoba dibangun melalui berbagai kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh Prabowo. Langkah ini tentu saja bertujuan tidak hanya untuk memperkuat pertahanan Indonesia, tetapi juga untuk mengubah posisi Indonesia lebih baik dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks terutama di kawasan Indo-Pasifik yang sedang mengalami ketegangan antara kekuatan besar seperti Tiongkok dan AUKUS. Dalam konteks ini, Prabowo berupaya menempatkan Indonesia sebagai aktor kunci yang bisa memberikan kontribusi pada stabilitas regional. Di sini juga terlihat usaha peningkatan kapasitas pertahanan Indonesia melalui pengadaan alutsista baru sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan negara dan daya saing Indonesia di kawasan tersebut.

Selain itu, faktor kebangkitan Islam Politik telah mempengaruhi kebijakan luar negeri Prabowo dari lingkungan politik dalam negeri dan juga sebagai pendorong penting dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Politik Islam sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama pada penekanan nilai-nilai agama dan solidaritas di antara negara-negara Muslim. Dalam hal ini, Prabowo harus menyeimbangkan kepentingan nasional Indonesia dengan tuntutan politik domestik yang semakin kuat, terutama menjelang pemilu 2024. Sebagai contoh, Prabowo memperkenalkan sejumlah inisiatif untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan Indonesia. Peningkatan hubungan militer dan pertahanan Indonesia dengan negara-negara seperti Arab Saudi dan Turki adalah contoh konkret dari upaya ini, yang memiliki pengaruh penting dalam geopolitik kawasan tersebut.

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo juga dipengaruhi oleh dampak konflik global, seperti perang Rusia-Ukraina. Indonesia, dengan prinsip "bebas aktif", berusaha menjaga netralitas dan tidak terjebak dalam konflik tersebut, sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Prabowo dan pemerintah Indonesia menggunakan berbagai platform internasional, seperti G20, untuk mempromosikan platform kebijakan yang berpusat pada rakyat, terutama dalam isu-isu global yang mendesak seperti ketahanan pangan dan energi. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, kestabilan ekonomi global sangat penting, terutama di tengah krisis energi dan pangan yang diakibatkan oleh perang tersebut. Dalam hal ini, Indonesia terus berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak, baik Rusia maupun negara-negara Barat, tanpa terjebak dalam konflik ideologis yang bisa merugikan kepentingan nasional.

Lebih jauh lagi, Prabowo memperkuat kerjasama bilateral dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam kaitan ini, kerjasama tidak hanya dalam pertahanan, melainkan juga ekonomi dan perdagangan, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, lewat kemitraan yang lebih komprehensif dengan negara-negara tersebut, Prabowo berkeinginan meningkatkan secara internasional posisi tawar Indonesia dan mendapatkan investasi asing yang sangat dibutuhkan untuk negara-negara berkembang semacam Indonesia. Dalam konteks Amerika Serikat misalnya, kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang pertahanan, tetapi juga meluas ke bidang teknologi, industri pertahanan, dan pendidikan. Sementara itu, Indonesia kini telah fokus pada Tiongkok terutama mengenai infrastruktur, perdagangan dan energi terbarukan. Ini mencerminkan pendekatan pragmatis Prabowo, yang ingin memanfaatkan potensi berbagai hubungan internasional untuk kemajuan Indonesia.

Tapi, dilema yang dihadapi Prabowo dalam menjalankan kebijakan luar negeri ini sangat besar. Indonesia harus menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan nasional dengan berpartisipasi dalam kerjasama internasional yang semakin kompleks. Dia harus memastikan kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah ditetapkan, sembari responsif terhadap perubahan dinamika global. Ketegangan yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik menambah tantangan bagi Indonesia, khususnya terhadap strategi Indo-Pasifik yang dipromosikan Amerika Serikat dan pengaruh Tiongkok yang semakin dalam di kawasan ini. Indonesia harus berhati-hati dalam menyikapi kedua kekuatan besar ini agar tidak terjebak dalam persaingan yang dapat mengancam stabilitas kawasan.

Jika terpilih menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2024, kebijakan luar negeri yang dibawa oleh Prabowo sangat mungkin tetap berpegang pada prinsip "politik luar negeri bebas aktif" yang mengutamakan kepentingan nasional dan kemandirian Indonesia di tengah kompetisi global. Peran kuat Indonesia dalam kerjasama multilateral serta keikutsertaan dalam organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB menjadi prioritas utama. Indonesia akan berusaha menjadi negara yang mampu menjadi jembatan antar negara-negara besar, sekaligus menjaga netralitas dan kedaulatan dalam menghadapi berbagai isu global.

Prabowo juga diperkirakan akan memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia dengan fokus pada isu-isu yang relevan dengan kebutuhan domestik, seperti keamanan pangan, energi terbarukan, dan perubahan iklim. Sebagai negara berkembang dengan populasi besar, Indonesia membutuhkan kerjasama internasional dalam pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Prabowo mungkin sekali lagi akan melanjutkan upaya memperkuat hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sekaligus mempererat hubungan dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah yang memiliki potensi besar dalam sektor energi maupun investasi.

Di tengah panasnya pertarungan geopolitik Indo-Pasifik, Prabowo diharapkan dapat lebih tegas dalam menjaga kedaulatan Indonesia dalam sengketa teritorial Laut Cina Selatan dan meningkatnya militerisasi di kawasan tersebut. Indonesia akan terus memperjuangkan perdamaian dan stabilitas kawasan sekaligus menghindari keterlibatan dalam konflik yang dapat merugikan kepentingan nasional. Menghadapi dinamika geopolitik yang semakin cepat, Prabowo diharapkan dapat menerapkan politik luar negeri yang lebih adaptif dan responsif.

Secara keseluruhan, politik luar negeri Indonesia di bawah era Prabowo Subianto mencerminkan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional melalui kebijakan pertahanan yang proaktif, kerja sama bilateral yang strategis, dan respon terhadap tantangan global. Pendekatan pragmatis yang berorientasi pada kepentingan nasional diambil oleh Prabowo untuk memposisikan Indonesia secara lebih baik di tengah kompleksitas geopolitik dunia. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Prabowo berharap Indonesia kelak dapat menjadi negara yang tidak hanya mampu mempertahankan kedaulatan dan keamanan, namun juga turut aktif dalam menjaga kedamaian dan stabilitas dunia, dengan tetap senantiasa mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi landasan sejak kemerdekaan.