Transformasi Kebijakan Imigrasi di Polandia: Dinamika dan Tantangan dalam Konteks Visegrad Group

Visegrad Group didirikan pada tahun 1991 sebagai forum kerjasama regional untuk mempercepat integrasi ke Uni Eropa, Visegrad Group terdiri dari Polandia, Ceko, Slovakia, Dan Hungaria. Namun, selain berfungsi sebagai aliansi politik, Visegrad Group juga bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan ekonomi, keamanan, dan, khususnya, kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi Polandia, yang merupakan anggota Grup Visegrad telah mengalami transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Dinamika ini disebabkan oleh perubahan dalam politik internal, tekanan migrasi yang meningkat di tingkat regional dan internasional, dan sejumlah faktor lain yang memengaruhi perspektif dan kebijakan imigrasi Polandia.

Sebagai kelompok regional, Visegrad Group juga menghadapi masalah serupa dalam mengelola imigrasi. Kerja sama di antara anggota kelompok tersebut sangat penting. Berusaha mempertahankan identitas budaya dan keamanan nasionalnya, Polandia mengubah kebijakan imigrasinya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global sambil mempertahankan identitas budayanya. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan imigrasi Polandia adalah refleksi dari dinamika kompleks yang melibatkan interaksi dengan negara-negara tetangga dan perspektif bersama dalam Grup Visegrad. 

Dinamika di Polandia

1. Perubahan Kebijakan Imigrasi 

Pemerintah Polandia telah merubah beberapa kebijakan menegnai imigrasi antara lain, Polandia tidak memiliki strategi integrasi nasional khusus, tetapi pada tahun 2005, negara tersebut menerbitkan Proposal Tindakan yang Ditujukan untuk Membangun Kebijakan Integrasi Imigran yang Komprehensif. Pada tahun 2020, Tim antar kementerian untuk Migrasi mengembangkan dokumen berjudul Kebijakan Migrasi Polandia, yang berfungsi sebagai dasar untuk dokumen strategi migrasi resmi yang saat ini sedang disusun. 

Selain strategi integrasi nasional, Polandia juga merubah kebijakan pada Undang-Undang tentang Orang Asing pada 12 Desember 2013 menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur masuk ke, transit melalui, tinggal di, dan keberangkatan dari Polandia. Pemerintah Polandia memperkenalkan perubahan pada undang-undang imigrasi pada 7 April 2023, yang mencakup pembaruan sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam Sistem Informasi Schengen Uni Eropa dan modifikasi pada tanggung jawab yang ada dari Kepala Kantor untuk Orang Asing.

Dan, Mulai 24 Juni 2023, opsi penilaian keterampilan bahasa baru akan diperkenalkan untuk warga negara asing yang mengajukan dokumen perjalanan Polandia. Selain itu, periode yang diperlukan untuk keberangkatan sukarela bagi migran untuk kembali telah dikurangi dari 15 hari menjadi 8 hari. Orang asing yang tinggal di Polandia secara legal yang ingin mengubah status mereka dapat, jika memenuhi persyaratan, mengubah status mereka kapan saja selama masa tinggal mereka.

Perubahan Kebijakan imigrasi yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan kerangka kerja kebijakan imigrasi di Polandia, menjadikannya lebih fleksibel dan lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan migran dan pengungsi. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal kebijakan integrasi dan memastikan kesempatan yang sama bagi migran. 

2. Respons Terhadap Perubahan Regional

Meskipun Hungaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia adalah anggota kelompok Visegrad, mereka sekarang berbeda dalam kebijakan migrasi. Dua negara anggota Uni Eropa, Polandia dan Hungaria, menentang proposal perombakan peraturan migrasi dan suaka. Rencana Komisi Eropa untuk mendistribusikan para pencari suaka ke seluruh negara anggota UE telah ditolak oleh negara-negara Visegrad, karena mereka tidak terbiasa menerima banyak imigran. Setiap negara Visegrad tidak dapat mencapai konsensus mengenai ide integrasi, dan perdebatan tentang kebijakan imigrasi Polandia masih jauh. Negara-negara anggota Grup Visegrad telah mendukung pendekatan yang berpusat pada membantu orang-orang untuk tetap tinggal dan hidup di negara asal mereka daripada menuntut solidaritas wajib untuk menerima migran. Perubahan terakhir dalam Perubahan baru ini dalam kebijakan imigrasi Polandia bertujuan untuk meningkatkan kerangka kerja dan membuatnya lebih fleksibel, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan kebijakan integrasi dan memastikan peluang yang sama bagi pendatang baru.

Tantangan yang Akan Dihadapi :

1. Kebijakan imigrasi yang sesuai dengan standar Uni Eropa 

Dalam pembahasan sebelumnya kebijakan imigrasi Polandia telah mengalami beberapa perubahan, dan pada kebijakan yang dianggap sebagai tantangan tentunya berpegang pada prinsip-prinsip utama yang harus sesuai dengan standar Uni Eropa yang antara lain :

1. Kebebasan Bergerak, sebagai negara anggota Uni Eropa, Polandia menganut prinsip kebebasan bergerak bagi warga negara Uni Eropa. Kebijakan imigrasi Polandia dalam kerangka kerja Uni Eropa harus menghormati hak-hak warga negara Uni Eropa untuk tinggal dan bekerja secara bebas di Polandia.

2. Kepatuhan terhadap standar Uni Eropa melibatkan penyediaan prosedur suaka yang tepat dan perlindungan bagi para pengungsi, sesuai dengan konvensi hak asasi manusia internasional. Ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan Sistem Suaka Eropa Umum (CEAS).

3. Standar Uni Eropa mensyaratkan bahwa kebijakan imigrasi tidak mendiskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, ras, atau alasan lainnya. Perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap hak-hak semua individu, tanpa memandang asal-usul mereka, harus menjadi aspek mendasar dari kebijakan tersebut.

4. Kebijakan imigrasi yang komprehensif harus mencakup langkah-langkah untuk memfasilitasi integrasi para migran ke dalam masyarakat Polandia. Hal ini mencakup penyediaan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja, mendorong kohesi sosial dan inklusivitas.

Selain ke empat poin diatas terdapat pula kebijakan yang harus selaras dengan HAM Uni Eropa mencakup perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, Polandia harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga Uni Eropa seperti Frontex dan Kantor Dukungan Suaka Eropa (EASO) untuk memastikan manajemen perbatasan yang efektif, pertukaran informasi, dan upaya kerja sama dalam mengatasi tantangan imigrasi Uni Eropa yang lebih luas. Undang-undang dan peraturan imigrasi di Polandia harus sejalan dengan arahan dan peraturan Uni Eropa, dan yang terakhir adalah diharapkan untuk menunjukkan solidaritas dan terlibat dalam inisiatif berbagi beban, terutama pada saat krisis migrasi. Hal ini termasuk membantu negara-negara Uni Eropa lainnya yang menghadapi tantangan yang tidak proporsional terkait migrasi.

2. Penerimaan masyarakat terhadap Pengungsi dan Migran 

Opini publik Polandia tentang pengungsi dan imigran sangat beragam. Sebuah survei yang dilakukan oleh CBOS, sebuah lembaga jajak pendapat terkemuka, menunjukkan bahwa pekerja migran diterima dengan baik oleh masyarakat Polandia. Namun, persepsi tentang migran di Polandia telah berubah karena masuknya pengungsi dari perang di Ukraina. Sementara pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika tidak dianggap sebagai pengungsi "asli" dan sering dianggap sebagai ancaman keamanan bagi negara, mereka yang berasal dari Ukraina dianggap layak mendapatkan bantuan. Selama ini, cerita positif tentang pendatang dari Ukraina mungkin berubah lagi karena kekhawatiran tentang kenaikan biaya hidup dalam jangka panjang. ODI, sebuah lembaga think tank yang berfokus pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan, menyatakan dalam sebuah laporan bahwa meskipun jajak pendapat secara historis menggambarkan Polandia sebagai salah satu negara yang paling tidak bersahabat terhadap pengungsi dan migran di Eropa, persepsi ini berubah drastis pada tahun 2015. Survei Sosial Eropa pada tahun 2022 menemukan bahwa 25% orang Polandia percaya bahwa imigrasi membuat Polandia menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal .

Dalam menangani masalah imigrasi, Polandia berusaha untuk bekerja sama dengan anggota Grup Visegrad (Polandia, Ceko, Slovakia, dan Hungaria). Strategi regional untuk mengatasi tantangan arus migrasi dengan bekerja sama untuk mengembangkan rencana bersama yang mencakup pendekatan koordinatif terhadap masalah imigrasi, pertukaran informasi secara teratur antara negara-negara anggota Visegrad Group, mengadakan perundingan bersama dengan Uni Eropa, memberikan dukungan bersama kepada negara-negara anggota yang mungkin lebih terpengaruh atau memiliki beban lebih besar dalam menangani krisis imigrasi, berpartisipasi dalam program dan inisiatif Uni Eropa yang bertujuan untuk mengatasi tantangan imigrasi. 

Langkah-langkah tersebut menggambarkan solidaritas  Polandia sebagai negara anggota Visegrad Group untuk mengatasi masalah imigrasi secara bersama-sama.