Visegrad Group didirikan pada tahun 1991 sebagai forum kerjasama regional untuk mempercepat integrasi ke Uni Eropa, Visegrad Group terdiri dari Polandia, Ceko, Slovakia, Dan Hungaria. Namun, selain berfungsi sebagai aliansi politik, Visegrad Group juga bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan ekonomi, keamanan, dan, khususnya, kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi Polandia, yang merupakan anggota Grup Visegrad telah mengalami transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Dinamika ini disebabkan oleh perubahan dalam politik internal, tekanan migrasi yang meningkat di tingkat regional dan internasional, dan sejumlah faktor lain yang memengaruhi perspektif dan kebijakan imigrasi Polandia.
Sebagai kelompok regional, Visegrad Group juga menghadapi masalah serupa dalam mengelola imigrasi. Kerja sama di antara anggota kelompok tersebut sangat penting. Berusaha mempertahankan identitas budaya dan keamanan nasionalnya, Polandia mengubah kebijakan imigrasinya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global sambil mempertahankan identitas budayanya. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan imigrasi Polandia adalah refleksi dari dinamika kompleks yang melibatkan interaksi dengan negara-negara tetangga dan perspektif bersama dalam Grup Visegrad.Â
Dinamika di Polandia
1. Perubahan Kebijakan ImigrasiÂ
Pemerintah Polandia telah merubah beberapa kebijakan menegnai imigrasi antara lain, Polandia tidak memiliki strategi integrasi nasional khusus, tetapi pada tahun 2005, negara tersebut menerbitkan Proposal Tindakan yang Ditujukan untuk Membangun Kebijakan Integrasi Imigran yang Komprehensif. Pada tahun 2020, Tim antar kementerian untuk Migrasi mengembangkan dokumen berjudul Kebijakan Migrasi Polandia, yang berfungsi sebagai dasar untuk dokumen strategi migrasi resmi yang saat ini sedang disusun.Â
Selain strategi integrasi nasional, Polandia juga merubah kebijakan pada Undang-Undang tentang Orang Asing pada 12 Desember 2013 menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur masuk ke, transit melalui, tinggal di, dan keberangkatan dari Polandia. Pemerintah Polandia memperkenalkan perubahan pada undang-undang imigrasi pada 7 April 2023, yang mencakup pembaruan sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam Sistem Informasi Schengen Uni Eropa dan modifikasi pada tanggung jawab yang ada dari Kepala Kantor untuk Orang Asing.
Dan, Mulai 24 Juni 2023, opsi penilaian keterampilan bahasa baru akan diperkenalkan untuk warga negara asing yang mengajukan dokumen perjalanan Polandia. Selain itu, periode yang diperlukan untuk keberangkatan sukarela bagi migran untuk kembali telah dikurangi dari 15 hari menjadi 8 hari. Orang asing yang tinggal di Polandia secara legal yang ingin mengubah status mereka dapat, jika memenuhi persyaratan, mengubah status mereka kapan saja selama masa tinggal mereka.
Perubahan Kebijakan imigrasi yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan kerangka kerja kebijakan imigrasi di Polandia, menjadikannya lebih fleksibel dan lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan migran dan pengungsi. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal kebijakan integrasi dan memastikan kesempatan yang sama bagi migran.Â
2. Respons Terhadap Perubahan Regional
Meskipun Hungaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia adalah anggota kelompok Visegrad, mereka sekarang berbeda dalam kebijakan migrasi. Dua negara anggota Uni Eropa, Polandia dan Hungaria, menentang proposal perombakan peraturan migrasi dan suaka. Rencana Komisi Eropa untuk mendistribusikan para pencari suaka ke seluruh negara anggota UE telah ditolak oleh negara-negara Visegrad, karena mereka tidak terbiasa menerima banyak imigran. Setiap negara Visegrad tidak dapat mencapai konsensus mengenai ide integrasi, dan perdebatan tentang kebijakan imigrasi Polandia masih jauh. Negara-negara anggota Grup Visegrad telah mendukung pendekatan yang berpusat pada membantu orang-orang untuk tetap tinggal dan hidup di negara asal mereka daripada menuntut solidaritas wajib untuk menerima migran. Perubahan terakhir dalam Perubahan baru ini dalam kebijakan imigrasi Polandia bertujuan untuk meningkatkan kerangka kerja dan membuatnya lebih fleksibel, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan kebijakan integrasi dan memastikan peluang yang sama bagi pendatang baru.
Tantangan yang Akan Dihadapi :
