Reformasi Politik dan Hak Asasi Manusia di Iran, Tantangan dalam Mencapai Demokrasi yang Berkelanjutan

Memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia di atas segalanya dalam politik memerlukan tindakan tegas untuk mengakhiri penangkapan dan penahanan yang bermotif politik dan menjamin hak setiap orang atas kebebasan berbicara, beragama, dan kebebasan sipil lainnya.

Transisi menuju demokrasi yang lebih kontemporer dan responsif dapat dipercepat dengan penggunaan teknologi digital dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, inovasi dapat meningkatkan keterlibatan publik, transparansi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Referensi 

Hanisa, I. and Firdaus, S.U., 2023. Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. Souvereignty, 2(4), pp.340-353.

Mangkurat, R.S.B. and Mirajiah, R., 2023. Politik Kontemporer: Tantangan Dan Prospek Dalam Membangun Demokrasi Yang Berkelanjutan. Journal of Government and Politics (JGOP), 3(2), pp.148-158.

Muhammad, K., Firdaus, S.U. and La Aci, M.H., 2023. Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. Souvereignty, 2(4), pp.354-368.

Zakiyya, S.N., 2024. Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law. QURU': Journal of Family Law and Culture, 2(1), pp.73-95.