Mohon tunggu...
Carolina Fernanda Diaz
Carolina Fernanda Diaz Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta

When there's a will, there's way

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Jokowi Banyak Menawarkan Fasilitas Mewah bagi Calon Investasi IKN, Mengapa Masih Gagal?

6 Juli 2023   23:53 Diperbarui: 7 Juli 2023   00:00 139
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Anggaran yang diperlukan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mencapai Rp 466 Triliun. Dengan rincian akan menggunakan APBN sebanyak Rp 89,4 Triliun dan kerjasama KPBU sebanyak Rp 253,4 Triliun. Namun jumlah tersebut masih belum dapat mencukupi pembangun, yang mana disebutkan oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono saat berada di Istana Merdeka. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan adanya bantuan masyarakat dan pembiayaan dari pihak swasta.

Kadin, sebagai induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, menggelar acara Djakarta Festival 2022 yang mana merupakan ajang pameran dagang yang melibatkan UMKM dan IKM. Pada tanggal 18 Oktober  2022, Kadin bersama dengan Presiden Jokowi menghadirkan ratusan pengusaha nasional di The Ballroom Djakarta Thearter dalam kegiatan "Ibu Kota Nusantara, Sejarah Baru Peradaban Baru". Pada saat itu Jokowi bersikap seperti layaknya presenter dengan menginformasikan agenda market sounding (jajak pasar) kepada para pengusaha agar berminat menjadi investor IKN.

Dalam kegiatan tersebut, Jokowi memberikan banyak poin menarik dalam visionnya akan pembangunan IKN, seperti: IKN akan dibangun dengan konsep kota pintar masa depan yang berbasis alam dengan 70 persen area di IKN merupakan area hijau. Sumber energi IKN nantinya akan menggunakan energi terbarukan atau renewable energy. Dalam hal transportasi, Jokowi menyebutkan bahwa pemerintahan akan mengembangkan logi kendaraan otonom berbasis listrik atau autonomous vehicle (AV). Budaya kerja yang akan dibangun di IKN nantinya adalah budaya kerja yang mengutamakan  keproduktifan.

Oleh karena itu Jokowi menginginkan masyarakat serta pihak swasta maupun pengusaha luar negeri mau berpatisipasi dalam pembiayaan pembangunan IKN. Jokowi dan pemerintahannya juga telah menjamin bagi para calon investor bahwa Megaproyek IKN tidak akan berhenti di tengah jalan karena adanya pergantian presiden atau adanya pergantian arah kebijakan dengan dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada tanggal 18 Januari 2022, Jokowi menekennya pada 15 Februari 2022. Tak hanya itu, Jokowi dan pemerintahannya juga menawarkan banyak fasilitas mewah bagi para calon investor yang ingin bergabung, seperti:

  • Tax holiday,
  • Potongan pajak 350% bagi yang berinvestasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan,
  • Hak Guna Usaha 95 tahun, dan Hak Guna Bangunan 80 tahun yang dapat diperpanjang menjadi 160 tahun, dan
  • Fasilitas lain adalah kemudahan berusaha dan investasi, insentif fiskal, dan pengurusan izin bagi investor melalui Online Single Submission (OSS).

Dengan banyaknya fasilitas dan jaminan yang begitu menggiurkan, dengan jumlah 209 calon investor yang telah menyatakan minat berinvestasi, namun sampai saat ini belum ada pihak yang secara pasti mau maju menjadi investor dalam pembangunan KKN. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pertimbangan serta keraguan dari pihak lain dalam pembangunan KKN, berikut penjelasannya:

  • Walaupun sudah terjaminnya pembangunan Megaproyek IKN yang tidak akan dihentikan, namun para calon investor masih ragu dalam memberikan penandatanganan perjanjian hingga financial close di proyek ini karena adanya tahun politik.
  • Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, juga memberikan pendapatnya mengenai beberapa faktor yang memengaruhi para calon investor masih menahan berinvestasi di IKN, yaitu: prospek investasi yang dianggap berisiko tinggi, terutama terkait dengan return of investment (ROI). Belum adanya perkembangan realisasi pembangunan sarana prasarana utama dan biaya produksi yang mahal dalam megaproyek ini serta kondisi geografis yang juga menjadi pertimbangan calon investor karena akan  memengaruhi biaya produksi yang berkaitan dengan biaya logistik, biaya transportasi, dan biaya lainnya.

Oleh karena itulah dapat dikatakan gagalnya lobi yang dilakukan Jokowi dan pemerintahannya dalam mendapatkan investor untuk pembangunan Megaproyek IKN dalam kegiatan penjajakan pasar yang telah dilakukan dikarenakan belum adanya bentuk realisasi dari poin vision menarik yang dijajarkan oleh Jokowi sehingga untuk mendapat kepercayaan yang cukup dari para calon investor yang hadir.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun