Kota Bandung dan Pengembangan Kota Cerdas yang Masih Setengah-setengah

Kota Bandung merupakan kota terbesar ke-3 setelah Kota Jakarta dan Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sebesar 2.4 juta, dengan jumlah penduduk komuter bisa mencapai 3.5 juta orang. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bandung tahun 2014-2018 dibawah pemerintah Ridwan Kamil membawa tajuk perencanaan berupa pengembangan kota berbasis kota cerdas, atau yang biasa disebut sebagai Smart City. Pengembangan kota Smart City merupakan penurunan dari salah satu 9 strategi perencanaan untuk mengembangkan kota berbasis Teknologi Informasi Komunikasi.

Strategi tersebut dilanjutkan melalui pengembangan program-program tertentu, program yang berhasil dilaksanakan selama kepemerintahan Ridwan Kamil untuk mewujudkan kota berbasis Smart City adalah sebagai berikut : Bandung Control Room,Wifi Kantor Pemerintahan, LAPOR (citizen report), pajak online, dan redesign website pemerintah. 

Bandung Control Room atau yang lebih dikenal sebagai Command Center merupakan tempat berbasis teknologi informasi untuk memonitor pergerakan dari penduduk untuk dapat merespon segala permasahalan secara cepat dan tanggap. LAPOR merupakan wadah informasi berbasis media sosial untuk dapat menjaring permasalahan-permasalahan secara bottom up oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian akan ditanggapi oleh pemerintah secara realtime.

Pengembangan kota dengan konsep Smart City berdasarkan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas lebih menekankan bermula dari keresehan akan rendahnya nilai tata kelola kota dalam indeks pembangunan berkelanjutan. Tata kelola menjadi salah satu aspek untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, dengan adanya konsep Smart City maka tata kelola pemerintah dapat menjadi salah satu pendorong aspek lainnya dalam mewujudkan kota yang cerdas. Berikut ini merupakan tabel indeks keberlanjutan kota-kota di Indonesia:

Gambar 1 Indeks Keberlanjutan Kota-Kota di Indonesia pada Tahun 2015 | sumber : Konfrensi e-indonesia Initiative (eii) dan Smart Indonesia Initiativs, Bandung 2015

Smart City merupakan salah satu tahapan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, bermula dari sebuah kota yang layak untuk ditinggali, dilanjutkan dengan kota yang dikembangkan secara hijau, dan pada akhirnya menjadi suatu kota cerdas berdaya saing seperti penjelasan pilar kota berkelanjutan dan berdaya saing berikut ini:

Gambar 2 Konsep Kota Berkelanjutan di Indonesia || sumber : Konfrensi e-indonesia Initiative (eii) dan Smart Indonesia Initiativs, Bandung 2015

Kota dengan konsep Smart City merupakan kota yang dikembangkan melalui 6 pendekatan yakni: smart government, smart living, smart environment, smart mobility, dan smart economy. Smart Environtment berarti kota cerdas yang memiliki kualitas kelembagaan pemerintahan yang partisipatif untuk menarik segala aspirasi dari masyarakatnya. Smart Living mengutamakan pengembangan perumahan yang memiliki kualitas hidup yang baik serta efisien dalam penggunaan energy. Smart Environtment merupakan lingkungan yang saling terintegrasi dan memberikan kualitas hidup yang baik secara social maupun lingkungan. 

Smart Mobility menekankan pada pergerakan yang efisien secara intensitas, kualitas, dan mengutamakan integrasi antar moda. Smart Economy merupakan pengembangan ekonomi mandiri yang memberdayakan masyarakat yang saling berkolaborasi antar pihak untuk meningkatkan capital sebaik-baiknya.  Dijelaskan melalui bagan berikut:

Gambar 3 : Komponen Pengembangan Kota Berbasis Smart City || sumber : Konfrensi e-indonesia Initiative (eii) dan Smart Indonesia Initiativs, Bandung 2015

Pengembangan Kota Smart City di Kota Bandung masih belum dikembangkan secara menyeluruh dan masih dikembangkan secara parsial saja. Kota Bandung masih menganggap Smart City sebatas pada penerapan Teknologi Informasi Komunikasi saja, hal ini direfleksikan melalui program-program yang sudah terlaksana oleh pemerintah Kota Bandung. Bukan hanya tidak sesuai dengan konsep Smart City yang mencakup berbagai aspek, pemerintah Kota Bandung belum dapat mencapai indicator yang ditetapkan. 

Indikator yang ditetapkan adalah: adanya media partisipasi masyarakat, pengembangan teknologi informasi di area public, dan pengembangan infrastruktur berbasis TIK. Pemerintah Kota Bandung masih belum menjamah pengembangan transportasi public berbasis teknologi yang dapat mendorong ke efesiensian, baru sebatas kepada pemantauan yang dilakukan secara real time. Pemerintah Kota Bandung juga masih belum menyediakan transportasi public yang terintegrasi karena baru sebatas rencana yang belum terlaksanakan.

Pemerintah Kota Bandung masih belum dapat mengembangkan kota berbasis Smart Citysetelah dilakukan perbandingan terhadap landasan teori karaktersitik pengembangan Smart City dan juga indicator yang diterapkan terhadap kondisi eksisting yang ada. Kota Bandung bahkan tidak menempati tiga besar kota yang berhasil menerapkan konsep Smart City berdasarkan standar oleh kementrian PUPR, kota yang menempati peringkat pertama adalah Kota Surabaya. 

Sehingga dalam rangka mewujudkan Kota Bandung berbasis Smart City diperlukan penerapan strategi perencanaan yang lebih komperhensif melintasi berbagai aspek sesuai dengan konsep yang sebenarnya serta tidak terbatas pada pengembangan Teknologi Informasi Komunikasinya semata. Hal ini juga ditunjukkan dari instansi pelaksana perwujudan Smarct City yang hanya ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.