Masalah penumpukan sampah di Bantargebang tidak hanya menjadi ancaman bagi lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan indikator dari kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang terletak di Bekasi ini dinilai mengkhawatirkan lantaran nyaris kelebihan kapasitas. Pasalnya, kondisi TPST Bantargebang saat ini sudah terisi sekitar 39 juta ton atau 80% dari kapasitasnya pada pertengahan tahun 2022. Tumpukan sampah kian menggunung diperkirakan sudah mencapai 40 - 50 meter.
Menurut data yang diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 18,2 juta ton sampah per tahun pada 2021. Namun, sampah yang terkelola dengan baik hanya sebanyak 13,2 juta ton per tahun atau hanya 72,95%. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya daya tampung tempat pembuangan sampah baik TPA maupun TPS. Di Bantargebang sendiri, Pemprov DKI mengaku membutuhkan Fasilitas Pembuangan Sampah Antara (FPSA) untuk meringankan beban TPST Bantargebang lantaran membludaknya tumpukkan sampah setiap tahunnya.
Penyebab lain dari masalah penumpukan sampah di Bantargebang adalah kurangnya edukasi dan kampanye tentang pengelolaan sampah juga menjadi faktor yang memperburuk masalah. Banyak masyarakat yang masih kurang peduli dan tidak memahami dampak buruk dari pembuangan sampah sembarangan. Selain itu, masih banyak yang belum memilah sampah sesuai kategorinya, sehingga sampah yang dapat didaur ulang juga ikut tercampur dengan sampah organik dan tidak dapat termanfaatkan.Â
Sampah yang membludak dan tertimbun dalam jangka waktu yang lama di Bantargerbang sangat berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama masyarakat di sekitar TPST Bantargebang. Pencemaran udara dan air merupakan dampak yang paling terasa bagi masyarakat di sekitar TPST Bantargebang. Pencemaran lingkungan yang semakin parah dari tahun ke tahun menyebabkan banyak warga sekitar yang mengalami penyakit seperti gatal-gatal pada kulit karena air yang sudah tercemar oleh sampah. Sampah yang menumpuk tidak hanya menyebabkan bau yang tidak sedap, tetapi juga menjadi perantara penyebaran penyakit-penyakit akibat tumpukan sampah tersebut. Hal-hal tersebut tentu mengganggu aktivitas dari warga di sekitar TPST Bantargebang.
Upaya untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di Bantargebang telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta. Pemerintah telah meluncurkan program "Bersih Indonesia" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program ini ditargetkan dapat mengalihkan lebih dari 50.000 ton sampah plastik setiap tahunnya dengan tingkat daur ulang lebih dari 60 persen, juga diperkirakan bisa membuka 3.000 lapangan pekerjaan baru. Program ini melibatkan kampanye sosial, edukasi, dan pelatihan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.
Untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di TPST Bantargebang ini, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memperluas penggunaan teknologi hijau seperti teknologi plasma gasifikasi yang dapat mengubah sampah menjadi energi. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat mengembangkan program pengurangan sampah di tengah-tengah masyarakat. Karena hal tersebut bisa menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah terhadap keberlangsungan hidup bersama antara manusia dan lingkungan hidup.
Selain itu, masyarakat juga bisa ikut mengatasi masalah penumpukan sampah ini dengan cara melakukan hal-hal sederhana tetapi berdampak besar bagi pengolahan sampah di Bantargebang. Masyarakat bisa mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan terutama sampah plastik. Selain itu, masyarakat mulai memilah sampah-sampah yang bisa didaur ulang untuk memudahkan pengolahan sampah daur ulang nantinya. Dengan dua hal tersebut, masyarakat secara tidak langsung sudah meringankan beban pengolahan sampah di TPA maupun TPS termasuk Bantargebang.
Upaya untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di Bantargebang tersebut masih memerlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap TPA yang ada, serta meningkatkan investasi untuk membangun fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sementara itu, masyarakat perlu lebih sadar dan bertanggung jawab dalam membuang sampah dengan benar dan memilahnya sesuai kategorinya.
