Hal ini membawa dampak positif bagi pelayanan publik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei e-Government Development Index (EGDI) yang diselenggarakan oleh United Nations yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di rangking 88 dari 193 negara di tahun 2020. Peringkat ini mengalami peningkatan 19 peringkat tahun 2018, di mana Indonesia berada pada rangking 107.
Menilik perkembangan pelyanan publik yang terjadi di Indonesia tentu membawa angin segar bagi pelayanan publik di masa depan. Penerapan fungsi ASN sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memiliki peluang untuk dapat terwujud.Â
Selain itu peran ASN yang juga terangkum dalam UU No. 5 Tahun 2014 sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme diharapkan juga mampu terwujud dengan baik.
BNN sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik juga diharapkan mampu untuk ikut berperan aktif dalam terciptanya pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang.Â
Rehabilitasi rawat jalan yang dilakukan tanpa memandang status sosial, hingga semakin aktif menjalankan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dapat menjadi langkah nyata turut sertanya BNN dalam upaya terciptanya pelayanan publik yang maksimal.Â
Namun terciptanya BNN seperti yang saya sebutkan diatas juga merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang CPNS BNN. Untuk itu, besar harapan saya agar semua PNS BNN kedepannya bergandengan tangan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada publik, terutama pada lapisan masyarakat yang saat ini tidak terjangkau pelayanan BNN.
