Janji partai PKS yang menginginkan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan memberlakukan SIM seumur hidup, nampaknya menuai banyak kritik dari partai politik yang berseberangan dan juga partai koalisi sendiri. Belum lagi, kritik dari beberapa pengamat dan tokoh nasional yang mulai muncul setelah mengetahui janji yang disampaikan partai PKS ini.
Anggota fraksi Partai Demokrat dan juga Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso memberikan sindiran kepada PKS tentang keinginan menghapus pajak kendaraan bermotor. Santoso menyebutkan, bahwa janji penghapusan pajak kendaraan bermotor yang dilontarkan PKS jika menang pemilu 2019 adalah omong kosong saja.
Santoso menyebutkan, kampanye PKS yang menjanjikan penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut, jelas menjadi pendidikan politik yang tidak sehat untuk masyarakat, sebab menurutnya, pajak yang didapat dari kendaraan merupakan salah satu penyumbang keuangan untuk anggaran pembangunan dan menjadi pendapatan asli daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Santoso menyebutkan, parpol jangan memberikan janji politik kosong. Sumber
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat memberi tanggapan atas rencana Partai Keadilan Sosial (PKS) untuk menghapus pajak kendaraan bermotor, menyatakan tidak kesetujuan atas rencana tersebut. JK menilai, usulan tersebut hanya akan mengurangi pendapatan daerah. JK menyebutkan bahwa sekitar 50 persen penghasilan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Bahkan JK menyebutkan ada daerah yang malah bersumber dari pajak kendaraan bermotor hingga 60% sampai 70%. Jika pajak kendaraan dihapus, ia mempertanyakan pemda tersebut akan memberikan pelayanan kepada warganya.
Pada kesempatan yang sama, JK menambahkan, bahwa pajak kendaraan bermotor digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memperbaiki jalan. Seperti dengan membangun fly over dan pembangunan lainnya. Sehingga pajak yang diperoleh pemerintah dapat menjadi lebih bermanfaat bagi pengendara kendaraan bermotor itu sendiri. JK menilai, apabila pajak kendaraan dihilangkan maka daerah tidak akan dapat melakukan pembangunan.Sumber
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga melontarkan kritik terhadap PKS, yang memberi janji penghapusan pajak kendaraan sepeda motor jika menang pemilu. Bestari menyebut janji itu hanya untuk kepentingan kampanye. Bestari malah menantang PKS jangan tanggung-tanggung memberi janji, menurutnya sekalian memberikan janji penghapusan pajak bumi dan bangunan. Sumber
"Enggak boleh asal ngomong, kalau untuk memenangkan kampanye dan nanti program itu gak berjalan, kan ngawur namanya," kata Bestari ditemui di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menilai pernyataan Partai Keadilan Sejahtera soal penghapusan pajak sepeda motor kontradiksi dengan kebijakan pemerintah.
Arya Sinulingga, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa penghapusan pajak sepeda motor bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang terus mengembangkan transportasi umum.
"Di mana-mana di setiap negara maju justru transportasi publiknya yang dimajukan bukan transportasi pribadinya. Keberhasilan sebuah negara metropolitan adalah ketika tranportasi publiknya makin baik," ujar Arya di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Menurut Arya Sinulingga, jika transportasi publik bagus, maka infrastruktur tidak memerlukan banyak seperti sekarang. Sehingga Arya mengatakan, agar teman-teman PKS mampu bersikap realistis dan tidak menimbulkan kontradiksi di masyarakat. Sumber
