Dana Kelurahan | Fraksi Oposisi DPR Tidak Sepaham dengan Koalisi Prabowo?

Usulan dana kelurahan yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah kelurahan, mendapat beragam tanggapan berbeda dari pihak Prabowo.

Dalam keterangan pers di depan media, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, rencana Presiden Jokowi yang akan mulai berjalan tahun 2019 nanti, adalah salah satu bentuk penghinaan dan merendahkan harga diri rakyat Indonesia.

"Seolah peduli dan memperhatikan rakyat tapi sebaliknya justru dia sedang menghina rakyatnya dengan bagi-bagi uang kemudian berpikir dukungan politik akan balik mengalir padanya," kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat Minggu (21/10).

Sah sah saja jika Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menuding dana kelurahan sebagai penghinaan kepada rakyat, mengingat tahun 2018 hingga 2019, suhu politik di Indonesia mulai menghangat bahkan tensi terus naik, dengan saling serang untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Terutama pilihan massa yang belum menentukan pilihannya masih lumayan tinggi. 

Timses tiap tiap kubu, selalu berusaha menarik simpatik pemilihnya dengan berbagai program dan berlomba lomba merealisasikan sebelum Pilpres 2019. Catatan selama punya kemampuan.  Sebab melalui pembuktian dari omongan tiap Timses ini akan di ingat oleh rakyat, bukan sekedar wacana atau pernyataan kosong semata.

Fraksi Oposisi DPR Mendukung Dana Kelurahan

Sikap berbeda justru di tunjukan oleh Fraksi Pan, Pks dan Gerindra di DPR, pihak oposisi yang kita tahu selalu berseberangan dengan setiap keputusan pemerintahan, ternyata setuju dengan rencana dana kelurahan.

Politikus sejati yang sudah berpengalaman di dunia politik, memiliki anggapan bahwa konstituen punya arti penting pada kelanjutan karir di DPR periode berikutnya. 

Ini rahasia umum yang mungkin tidak perlu dibantah lagi. Terlebih lagi, saat Pilpres dan pileg 2019 menjadi satu paket, menyuarakan perlawanan yang menjadi keinginan konstituennya, jelas akan menjadi blunder untuk diri sendiri. Saya kira wajar - wajar saja, saat para calon legislatif mulai menunjukan dan penyataan, baik langsung atau tidak langsung untuk menolak mengkampanyekan Prabowo Sandi. Kembali kepada kepentingan serta kebutuhan akan suara konstituen mereka , yang sangat jelas mendukung pasangan kubu lain.

Hal ini terbukti, dalam beberapa rapat Banggar yang sudah dilakukan sebelumnya,  fraksi Pan, Pks dan Gerindra di DPR tidak menyatakan penolakannya.

Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta (23/10/2018) , pihak Pan melalui penyataan Sekretariat justru memberi saran untuk mempercepat turunnya dana kelurahan dengan Peraturan Pemerintah. 

Fraksi Gerinda di DPR juga menyatakan kesetujuannya dengan menjelaskan payung hukum yang akan digunakan untuk dana kelurahan nanti, yakni dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.