Dalam rapat Banggar tentang pembahasan dana kelurahan, sepuluh fraksi sudah menyatakan persetujuannya tanpa ada penolakan terkait alokasi dana kelurahan agar dimasukan dalam APBN 2019.
Tanggapan Lurah Tentang Dana Kelurahan
Munculnya usulan dana kelurahan untuk kota yang tidak memiliki desa, berawal dari pertemuan para walikota dan bupati dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, usulan dana kelurahan akan mendapat kajian dan koordinasi oleh Jokowi.
Menanggapi Hal ini, beberapa lurah di Jakarta, akhirnya angkat bicara dan menyambut positif tentang dana kelurahan tersebut. Beberapa rencana untuk meningkatkan pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat, juga telah di persiapkan.
Salah satu contohnya, Lurah Kebon Sirih Jakarta Pusat, Indarto menerangkan, selama ini kegiatan di lingkungan masyarakat tidak benar-benar terealisasi keseluruhan, bahkan dalam kegiatan tertentu, ia menyebutkan harus mengeluarkan dana pribadinya untuk suatu kegiatan dalam masyarakat.
Para Lurah di wilayah Kota Tangsel juga menyambut baik rencana penyaluran dana kelurahan dari pemerintah pusat. Menurut para Lurah Kota Tangsel, dana tersebut akan sangat bermanfaat bagi pembangunan kelurahan.
Lurah Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Muslim SE mengungkapkan, pihaknya sangat bersyukur, karena dengan dana tersebut, kelurahan bisa merencanakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak.
"Selama ini kan usulan pembangunan tingkat kelurahan melalui Musrenbang. Dan Musrenbang itu terlalu banyak usulan dan pakai pagu juga," bebernya.
Hal senada juga diungkapkan Lurah Ciputat, Kecamatan Ciputat, Cecep Iswadi. Menurutnya, selama ini kelurahan tak memiliki dana operasional, dan untuk melangsungkan kegiatan menginduk ke kecamatan, karena kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran.
Ketua Forum Kepala Desa dan Lurah Se-Kota Denpasar Gusti Ngurah Putrawan di Kantor Perbekel Desa Dangin Puri Denpasar Selasa, (23/10/18) mengaku setuju dengan adanya program Dana Kelurahan tersebut. Menurutnya program tersebut sejak lama sudah bergulir, bahkan masyarakat kelurahan menanti realisasi program tersebut.
Sebelumnya di tahun 2015, pemerintah pusat sudah menjalankan program dana desa dengan hasil yang memuaskan untuk menggerakan dan meningkatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakatnya. Dana desa yang terus mengalami peningkatan tersebut, tahun 2018 sudah mencapai 60 triliun.
Jika situasinya seperti ini, bukankah teriakan yang dilakukan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap dana kelurahan , memiliki dilema bagi caleg mereka untuk melakukan kampanye kepada konstituen agar memilih dirinya sebagai anggota legislatif tahun 2019 nanti ?
