Seminar Nasional Peluang dan Tantangan BPD-SI dalam rangka Implementasi UUD Desa Guna Mendukung Tercapainya BPD Regional Champion

Seiring dengan kondisi perkembangan perekonomian regional dan global saat ini, industri perbankan nasional, termasuk Bank Pembangunan Daerah, dipandang perlu meningkatkan ketahanan daya saing, diantaranya melalui peningkatan permodalan BPD yang saat ini masih relatif kecil dan peningkatan tata kelola bank yang baik (good corporate governance).Hingga ini kondisi permodalan BPD seluruh Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. Jumlah permodalan BPD relatif kecil dibandingkan dengan perbankan secara nasional sehingga diharapkan BPD dapat meningkatkan permodalan dengan dukngan penuh dari para stakeholder.

Sehubungan dengan tantangan tersebut, bertempat di Sekretariat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) 18 Juli 2014 dilaksanakan Seminar Nasional dengan tajuk “Peluang dan Tantangan Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) dalam rangka Implementasi Undang-Undang Desa Guna Mendukung Tercapainya BPD Regional Champion” dengan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan. Bertindak sebagai Keynote speaker sekaligus membuka acara Seminar Nasional ini adalah Bapak Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri.

Beberapa pembicara dalam Seminar Nasional ini antara lain;Bapak Reydonnizar Moenek, Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri yang akan memaparkan tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja BPD untuk lebih berperan sebagai Agen Pembangunan Daerah. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Firman Gana Senapi, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan paparan tentang Peluang dan Tantangan BPD Dalam Rangka Implementasi UU Desa.

Pembicara selanjutnya adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diwakilioleh Bapak Heru Kristiana, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan paparan tentang Meningkatkan Daya Saing dan Kelembagaan BPD untuk Mewujudkan BPD Regional Champion. Pembicara terakhir dalam Seminar Nasional Asbanda ini adalahBapak Eko Budiwiyono, Ketua Umum Asbanda yang juga Dirut Bank DKI yang akan memaparkan Pencapaian BPD Regional Champion menjelang Akhir 2014.

Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia terus berkomitmen untuk tampil sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing. Komitmen tersebut semakin kuat sejak dicanangkan BPD Regional Champion (BRC)oleh Bank Indonesia melalui 23 paket kebijakan di bidang moneter dan perbankan pada tanggal 21 Desember 2010 yang lalu, bank-bank pembangunan daerah (BPD) terus-menerus membenahi diri agar dapat lepas dari bayang-bayang perbankan nasional dan menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Umum Asbanda, Bapak Eko Budiwiyono yang juga selaku Direktur Bank DKI menjelaskan bahwa; Ada tiga pilar yang menjadi fokus perhatian BRC, yakni; Pilar Pertama ketahanan kelembagaan yang kuat, BPD berkomitmen untuk meningkatkan permodalan, meningkatkan efisiensi guna mencapai tingkat profitabilitas yang memadai didukung sehingga dapat memberikan kredit denga suku bunga yang kompetitif kepada masyarakat. Sampai dengan Maret 2014 pencapaian untuk Pilar Pertama adalah; 16 BPD telah memiliki modal inti Rp 1 triliun, 25 BPD telah memiliki CAR di atas 15%, 19 BPD telah memiliki BOPO di bawah 75%, 22 BPD telah memiliki ROA di atas 2,5%, dan 2 BPD telah berhasil mencapai NIM kurang dari 5,5%.

Kedua, dalam perannya sebagai agent of regional development, BPD menargetkan porsi yang lebih besar untuk kredit pada sektor-sektor produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan BPR, baik melalui linkage program maupun menjadi APEX bank. Pencapaian untuk Pilar Kedua ini hingga Maret 2014 adalah; 10 BPD berhasil mencapai pertumbuhan kredit minimum 20%, 7 BPD berhasil mencapai proporsi kredit produktif minimum 40%, 22 BPD berhasil mencapai LDR di atas 78%, 4 BPD berhasil mencapai DPK di luar dana Pemda min 70%, dan 10 BPD sudah menjadi APEX BPR.

Pilar ketiga, sebagai bentuk peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat, BPD akan memiliki program standardisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditunjang perluasan jaringan kantor untuk mendukung terwujudnya sistem keuangan yang inklusif (financial inclusion) dengan meningkatkan akses seluas-luasnya ke masyarakat setempat melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul. Sebagian besar BPD telah berupaya memperluas jaringan kantor maupun membuka kedai layanan kredit mikro. Sampai dengan Desember 2014 jumlah kantor layanan BPDSI sebanyak 4.833, dengan jumlah ATM sebanyak 3.895 mesin ATM.

Hasil nyata dari keseriusan BPD menuju Regional Champion dapat dilihat dari berbagai aspek kinerja BPD yang terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia. Per Maret 2014, aset BPD telah mencapai Rp 406,84 triliun atau jika disejajarkan dengan bank nasional BPD-SI menempati peringkat ke 4 setelah Bank Mandiri (Rp 640.46 T), Bank BRI (Rp 595.74 T), dan Bank BCA (Rp 492.34 T).

Kemudian Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD-SI hingga Maret 2014 mencapai Rp 315.80 triliun atau juga di peringkat ke-4 setelah Mandiri (Rp 476.34 T), BRI (Rp 470.02 T), dan BCA (Rp 406.85 T). Posisi Kredit BPD-SI hingga Maret 2014 mencapai Rp 259.76 triliun atau juga di peringkat ke-4 setelah BRI (Rp 432.44 T), Mandiri (Rp 415.15 T), dan BCA (Rp 317.27 T). Untuk pertumbuhan Modal Inti BPD-SI, hingga Maret 2014 mencapai Rp 41.39 triliun dan berada di perngkat ke-5 setelah Mandiri (Rp 72.33 T), BRI (Rp 72.91 T), BCA (Rp 61.52 T), dan BNI (Rp 41.39 T). Perolehan Laba BPD-SI hingga Maret 2014 sebesar Rp 2.71 T atau peringkat ke-4 setelah BRI (Rp 5.90 T), Mandiri (Rp 4.50 T), dan BCA (Rp 3.40 T)

“Dengan prestasi dan pertumbuhan kinerja BPD secara nasional maupun lokal saat ini, BPD BPD-SI optimis mampu menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi daerah termasuk dalam hal ini untuk mendukung suksesnya implementasi UU Desa serta program Pemerintah lainnya dalam menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menigkatkan taraf hidup masyarakat daerah yang secara kolektif akan menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional dan meningkatkan kesejahteraaan bangsa,” tegas Ketua Umum Asbanda