"Demikian pentingnya akses permodalan sehingga Bank Dunia (World Bank) memasukkan faktor kemudahan untuk mendapatkan permodalan sebagai salah satu parameter penilaian ranking kemudahan dalam melakukan bisnis (The Easy of Doing Business Index). Semakin mudah mengakses permodalan semakin baik iklim usaha suatu negara," tegasnya.
KKP Dukung Keberlanjutan Usaha UMKM
Selanjutnya Artati Widiarti memaparkan, dampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung dua tahun terakhir tidak hanya memberi pengaruh yang signifikan terhadap aspek kesehatan, namun juga terhadap ekonomi secara luas termasuk sektor kelautan dan perikanan.
Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang demikian berat seperti sekarang ini, ketersediaan pembiayaan yang mudah diakses menjadi semakin penting untuk mendukung keberlanjutan usaha terutama bagi UMKM.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, bentuk dukungan atau insentif yang paling diharapkan oleh mayoritas pelaku usaha adalah 60 persen lebih menyatakan pembiayaan usaha, kemudahan pengajuan pinjaman 17,21 persen, selain keringanan pajak dan listrik.
"Untuk itu pemerintah mengupayakan kemudahan mengakses pembiayaan melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama UMKM melalui kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (umi)," jelas Artati.
Realisasi KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Tumbuh Positif
Dalam lima tahun (2016-2020) terakhir tren realisasi KUR sektor usaha kelautan dan perikanan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 53,27 persen, hingga periode Agustus 2021, realisasi KUR tercatat Rp5,11 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 150 ribu pelaku usaha. Capaian ini mendekati  target nilai KUR yang direncanakan yakni Rp5,5 triliun.
Realisasi pembiayaan tersebut dikucurkan dari 26 lembaga keuangan yakni 7 Bank Nasional, 5 bank pembangunan daerah (BPD), 1 bank perkreditan rakyat (BPR), 8 lembaga keuangan non bank, dan 5 koperasi sepanjang 2021.
"Selain dari KUR, pembiayaan melalui dana bergulir LPMUKP dan kredit ultra mikro (umi) juga turut berkontribusi positif terhadap pada pencapaian nilai pembiayaan usaha sektor kelautan dan perikanan," tambahnya.
Upaya mendekatkan akses permodalan
Dalam rangka perluasan pemanfaatan kredit program, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendekatkan akses pembiayaan kepada pelaku usaha, Â meminimalisir gap ataupun kesenjangan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan, melalui penempatan tenaga pendamping usaha atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPU.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menempatkan sebanyak 43 tenaga pendamping usaha (TPU) yang tersebar di 36 kabupaten/kota di 15 provinsi berhasil mendorong permodalan untuk 530 pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan, serta mencairkan pembiayaan senilai Rp20,9 miliar selama 2021, (data periode Agustus 2021).
Selain itu, TPU juga melakukan pembinaan manajemen keuangan dan pendampingan manajemen usaha kepada lebih dari 2.500 pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
