Bagi masyarakat saat ini yang terpenting dan paling utama adalah memdapatkan kepastian hukum atas dugaan berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para "koalisi" pilpres. Rakyat sedang menanti bagaimana keseriusan negara dalam menyelesaikan pemilu "curang" yang kini berujung di meja Mahkamah Konstitusi (MK).
Asal pemerintah dan politisi ketahui bahwa kehidupan rakyat di daerah-daerah saat ini dalam kondisi sulit. Pemerintah boleh saja mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh baik, namun kenyataan yang dirasakan warga justru harga-harga membubung tinggi.
Kesusahan rakyat seperti itu seakan tidak pernah dijadikan sebagai dasar pemikiran baik partai politik untuk menghadirkan kesejahteraan dan penderitaan mereka. Partai politik terkesan hanya mementingkan diri sendiri, meminta suara dan dukungan dari rakyat lalu setelah itu melupakan mereka begitu saja.
Rakyat tidak mementingkan apakah kalian berkoalisi atau berdiri sendiri. Mereka tidak butuh partai yang kuat dan memiliki sekutu yang banyak namun tidak peduli pada penderitaan rakyat. Mereka lebih menghargai walau partai kecil namun memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib mereka.
Demokrat pernah menjadi partai besar dan berkuasa pada era sebelum rezim Jokowi-Jk. Dengan slogan katakan tidak pada korupsi, lalu bisa berkuasa dua periode. Namun apa yang terjadi? Yang ada hanyalah tindak pidana korupsi justru semakin menjadi-jadi. Rakyat tidak ingin tertipu oleh kalian lagi.
Oleh karena itu wacana bubar koalisi atau melanjutkan koalisi bagi rakyat sama sekali tidak berarti. Biar itu menjadi teknis politisi dalam merancang hadirnya kesejehteraan, keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan untuk rakyat. Mau koalisi or no, tidak penting. (*)
