Indonesia memang kaya raya. Namun sayang banyak pejabat negaranya yang justru masuk kategori miskin. Miskin yang saya maksudkan bukan pada harta benda atau materi namun miskin kejujuran, akibatnya amanahpun diselewengkan.
Efek buruk dari mentalitas tidak jujur yang ada pada pejabat bagi rakyat yang pimpinnya salah satu yaitu gemar melakukan korupsi. Korupsi dapat dimaknai sebagai perbuatan mengambil hak orang lain tanpa izin semisal penyelewengan dana.
Kini korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh para petinggi di tingkat pusat saja yang konon anggarannya begitu besar. Tapi juga sudah menjalar hingga ketingkat pejabat pada pemerintahan paling bawah yakni desa.
Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis hasil temuan mereka sepanjang tahun 2018 terdapat 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa. Perangkat desa, menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi.
Tentu saja korupsi di tingkat pemerintah desa karena berkaitan dengan kewenangan mereka mengelola dana desa berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Atas perintah konstitusi kemudian desa mendapatkan anggaran transfer dari pemerintah pusat.
Menurut temuan ICW peringkat pertama paling tinggi korupsi ditempati oleh pejabat pemerintah provinsi/kota/kabupaten dengan 319 terdakwa atau 27,48%, disusul swasta dengan 242 terdakwa atau 20,84%, dan ketiga perangkat desa dengan 158 terdakwa atau 13,61 %.
Dari jumlah 158 terdakwa perangkat desa baik kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan sebagainya. Fakta ini sungguh mengagetkan karena menurut data yang ada sepanjang 2015-2017 korupsi dana desa tidak begitu besar seperti tahun 2018. Ini tentu ada yang luar biasa yang terjadi yang kita belum tahu.
Terkait dengan potensi korupsi dana desa memang sudah sering diingatkan oleh KPK dan para pegiat antikorupsi. Pengelola dana desa perlu berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa agar terhindar dari masalah hukum dan berurusan dengan aparat penegak hukum.
Namun nyatanya tingkat korupsi di lingkungan pemerintah, pencoleng dana rakyat paling bawah menduduki peringkat ketiga terbesar. Luar biasa!
Ini harus dikaji secara lebih mendalam, barangkali penyalahgunaan uang rakyat oleh aparatur desa disebabkan karena kesalahan administrasi saja atau tidak di korup namun pertanggungjwabannya yang kurang lengkap.
Perlu juga diteliti apakah korupsi dana desa yang demikian besar pada tahun 2018 ada kaitannya dengan pemilu. Sebab sebagaimana kita tahu tahun 2018 merupakan tahun politik bahkan banyak aparat desa yang di intimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu agar memenagkan kubu mereka.
