Mungkinkah Trans Papua Menjadi Jalan Damai Menuju "Indonesia-Papua" Merdeka?

Papua berduka lagi. Peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, yang terjadi pada 1 Desember 2018 dan baru terungkap pada hari Selasa (4/12/2018). 

Peristiwa tragis ini terjadi ditengah upaya Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi membangun infrastruktur dasar (jalan/jembatan) untuk membuka akses transportasi di pulau Papua.

Spontan berita tersebut menghiasi berbagai platform berita tanah air dan luar negeri. Aparat keamanan menyebut pelaku serangan tersebut dari kelompok pejuang papua merdeka (Organisasi Papua Merdeka) atau biasa disebut OPM. 

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Juru Bicara Kodam XVII Cenderawasih yang mengatakan pelaku penembakan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terkait dengan OPM.

Dari sejumlah korban yang meninggal dunia, terdapat seorang aparat keamanan yaitu prajurit TNI yang ikut mengalami nahas brutalnya eksekusi yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata. Sedangkan motif penembakan tersebut masih dalam penyelidikan pihak aparat keamanan (Polri) yang dibantu oleh TNI.

Tanggal 1 Desember merupakan hari kemerdekaan Papua menurut OPM. Di hari itu tentunya mereka ingin merayakan dan menunjukkan eksistensinya kepada Indonesia dan dunia. Bahwa mereka masih konsisten dengan kemerdekaan penuh bagi Papua dan terlepas dari NKRI.

Dalam rangka menunjukkaan eksistensi itulah diduga (sementara) oleh beberapa pihak memang ada kaitannya antara penembakan para pekerja proyek di hari tersebut dengan momen "Hari Ulang Tahun" Papua Merdeka. 

Dugaan (sementara) ini berdasarkan publikasi media online yang menuliskan, serangan bermula dari sebuah acara 1 Desember (perayaan HUT), sejumlah pekerja melakukan pemotretan, dan sejumlah personil OPM marah karena merasa dimata-matai dan kemudian melakukan serangan.

Sebagai masyarakat Aceh yang pernah hidup dan mengalami situasi seperti di Papua, 14 tahun yang lalu, meskipun pada posisi sebagai korban, saya bisa sedikit merasakan dari jauh (karena tidak berada dilokasi langsung di Papua) apa kira-kira yang terjadi dan juga dirasakan oleh masyarakat Papua dengan konflik terus terjadi secara berulang-ulang, dan bagaimana pandangan "orang" pusat terhadap peristiwa tersebut.

Presiden Jokowi Pantau Jalur Trans Papua Pakai Trail (Foto: Biro Humas Setneg)

Untuk itu mari kita lihat dan belajar dari sejarah konflik Aceh yang hampir 35 tahun lamanya, sebagai acuan atau salah satu cara pandang kita terhadap Papua. 

Karena bagaimanapun, sikap menuntut Papua Merdeka juga pernah dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1976, tepatnya 4 Desember 1976 (proklamir kemerdekaan Aceh).

Sedikit berbeda dengan Papua, sejarah lahirnya GAM yang dipimpin oleh Tgk Hasan Ditiro merupakan lanjutan dari perjuangan Darul Islam (DI) Aceh yang meletus pada tahun 1950-an. DI/TII Aceh yang digerakkan oleh Tgk Daud Bereueh bertujuan ingin mendirikan negara Islam atau berideologi Islam sebagai dasar perjuangannya.