Tahun anggaran 2018 hampir sampai pada masa anggaran berakhir, tersisa lebih kurang dua bulan lagi sebelum memasuki tahun anggaran baru 2019. Pemerintah harus mampu mengoptimalkan sisa masa anggaran agar capaian realisasi belanja pemerintah dapat optimal.
Namun bagaimana dengan daya serap anggaran pemerintah Aceh per Oktober 2018? Realisasi serapan anggaran Pemerintah Aceh, yang baru mencapai 48,3 persen per 19 Oktober 2018. (AJNN.net, 23/10/2018).Â
Rencana capaian per 31 Oktober 2018 yang ditetapkan yakni 55 persen. Masih terdapat selisih minus 6,7 persen dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya daya serap tersebut mencerminkan produktivitas kinerja pemerintah terutama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Aceh.
Ketidakmampuan menyerap dana lebih cepat oleh Pemerintah Aceh tentu memiliki kendala-kendala tertentu. Meskipun demikian, kondisi itu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun ini.Â
Dengan target di atas 5 persen oleh Irwandi-Nova, banyak pengamat ekonomi Aceh yang meragukannya. Justru sebaliknya, para pengamat memperkirakan pertumbuhan ekonomi Aceh berada dikisaran bahwa 5 persen.
Rustam Effendi salah seorang pengamat ekonomi Aceh yang juga dosen senior pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala sebagaimana disiarkan oleh AJNN memperkirakan ekonomi Aceh hanya berada dibawah angka 5 persen.
"Ekonomi Aceh tumbuh jelek tahun ini dan tidak sesuai rencana, saya prediksi di bawah lima persen," katanya.
Ia beralasan bahwa selama ini ketergantungan Aceh terhadap anggaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi. Dan dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa kontribusi sektor fiskal dan belanja ABPD sangat signifikan pengaruhnya terhadap ekonomi Aceh.
Faktor yang paling mudah untuk meningkatkan pertumbuhan adalah sektor konsumsi. Dengan memiliki daya beli yang baik, masyarakat akan menambah konsumsi terhadap semua kebutuhan. Baik kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah jika anggaran pemerintah tidak dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat, maka dampaknya adalah terhadap pendapatan masyarakat.
Banyak masyarakat Aceh yang bekerja disektor perdagangan atau kegiatan dagang yang sepi, dan omzet penjualan mereka menurun. Begitu pula yang bekerja dibidang kontruksi atau proyek pemerintah yang belum dibayarkan gajinya atau terlambat pembayaran upah oleh pelaksana proyek. Dan mereka beralasan karena pemilik proyek (pemerintah) belum mencairkan anggaran proyek.
Jadi ini satu siklus yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Bahkan dampak dari lambatnya realisasi anggaran berpengaruh ke banyak sektor, termasuk bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan. Misalnya perusahan yang bergerak di bidang pengadaan material galian C juga tidak ada truk proyek yang masuk mengambil pasir atau batu bata mereka.
