Berita paling update dalam beberapa hari ini adalah mundurnya Menteri Sosial Idrus Marham dari Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo. Penyebab mundurnya Sekjen Partai Golkar tersebut karena tersandung kasus korupsi PLTU Riau 1 yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Dalam penjelasannya kepada media, Idrus Marham mengatakan, mengutip bbc.com menurut rilis Kompas.com pengunduran dirinya adalah 'bagian dari tanggung jawab moral'.
"Pada hari ini, tadi saya menghadap Bapak Presiden pukul 10.30 WIB. Saya lakukan ini setelah kemarin saya mendapatkan surat pemberitahuan tentang penyidikan saya terkait kasus yang dilakukan oleh Eni dan Kotjo.
"Berdasarkan surat itu, saya mengambil langkah, maka itu saya menghadap Presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," demikian pernyataan Idrus seperti dilansir Kompas.com. (24/8/2018).
Agak aneh ketika Idrus Marham berbicara tentang pertanggungjwaban moral pada kasus korupsi yang dilakukannya. Dalam kapasitas ia sebagai pejabat negara yang notabene mengemban amanah rakyat.Â
Padahal seperti telah diketahui perbuatan korupsi bukan hanya perbuatan melanggar hukum berat, namun juga mengindikasikan bahwa pelakunya tidak memiliki moral yang baik atau immoral. Lalu bagaimana ia mengaitkan pengunduran dirinya dari posisi menteri dengan tanggung jawab moral? Jelas ini merupakan bentuk pelecehan terhadap moralitas itu sendiri.
Itulah salah satu bukti nyata dari sejuta bukti lainnya tentang politisi yang cacat moral. Politisi semacam itu bukan hanya tidak layak menjadi publik figur, pejabat negara bahkan tidak dapat dijadikan sebagai teman setia.
Perilaku politisi yang kerap mempertontonkan pengkhianatan terhadap konstitusi, membohongi rakyat, 'menusuk dari belakang', menjegal teman seiring sejalan, berdusta, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, maka mereka layak disebut tidak bermoral dan pasti tidak memiliki loyalitas kepada bangsa dan negara ini. Tetapi mereka hanya peduli pada diri mereka dan kelompoknya saja.
Dalam konteks itu, mestinya politisi belajar dari burung Merpati. Lihatlah bagaimana burung dara tersebut memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap pasangan, anak, dan sesama mereka. Bahkan burung tersebut sering dijadikan sebagai lambang cinta dan pernikahan. Makhluk Tuhan yang satu ini ditengarai tidak memiliki dendam, itulah mengapa Merpati dapat menjaga kesetiaannya kepada pasangan mereka.
Berbeda dengan burung lain yang suka berganti-ganti pasangan dalam berkembang biak. Pasangan burung Merpati biasanya satu untuk seumur hidup.
Hendaknya filosofi Merpati itulah yang harus dipelajari dan dimiliki oleh Idrus Marham juga ribuan politisi lain di Indonesia. Dalam berpolitik, sikap setia kawan, tidak mengkhianati negara, bangsa, perlu diteguhkan. Jangan sampai menjual moral demi segenggam kekuasan, menukarkan kesetiaan dengan sepotong jabatan.
