Beberapa ekonom mengatakan bahwa kebijakan moneter tidak efektif ketika terjadi krisis. Ketika terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan yang bersifat formal (seperti bank sentral dan bank umum) akan menurun atau bahkan kehilangan kepercayaannya.Â
Dalam kondisi ini kebijakan moneter tidak dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian. Di sisi lain, kebijakan fiskal dapat berpengaruh signifikan ketika krisis terjadi. Namun pada krisis moneter 1998 yang menjadi tiang ekonomi ketika terjadi krisis adalah UMKM.
Penyebab UMKM dapat bertahan dan menjadi tiang ekonomi ketika terjadi krisis. Pertama, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi krisis pendapatan masyarakat yang menurun tidak berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM. Berbeda dengan usaha yang berskala besar, ketika terjadi krisis banyak yang menutup usahanya.
Kedua, UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal (seperti bahan baku, sumber daya manusia, dan modal). Kebutuhan UMKM dalam menjalankan usahanya tidak membutuhkan barang impor. Hal ini menyebabkan UMKM tetap berdiri meskipun terjadi krisis ekonomi.
Terakhir, modal UMKM biasanya bersumber dari pemilik usaha itu sendiri. Meskipun ada kredit usaha dari bank, kebanyakan UMKM tidak mengandalkan pinjaman dari bank. Lantas apa yang akan terjadi apabila terjadi krisis akibat pandemi COVID-19?
International Monetary Fund (IMF) mengatakan bahwa pandemi COVID-19 dapat berdampak lebih buruk dari pada krisis keuangan. Pandemi yang menghantam berbagai sektor dapat melumpuhkan kegiatan perdagangan internasional. Negara yang bergantung pada komoditas ekspor dapat mengalami krisis lebih cepat daripada negara lainnya.
Karena UMKM tidak bergantung pada barang impor, usaha ini masih dapat berjalan meskipun terjadi hambatan pada perdagangan internasional. Namun krisis pandemi COVID-19 berbeda dengan krisis keuangan. Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa menururun karena adanya imbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing. Sehingga yang menjadi pertanyaan utamanya adalah mampukah UMKM menjadi penopang perekonomian ketika terjadi krisis pandemi?
Kebijakan yang telah dilakukan banyak negara seperti pemberlakuan social distancing dan physical distancing atau bahkan lockdown untuk mencegah penularan COVID-19. Dampaknya sangat signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Dalam hal ini, kemungkinan UMKM tidak dapat menopang perekonomian di Indonesia seperti halnya krisis moneter 1998. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam upaya mempertahankan UMKM sebagai penopang perekonomian Indonesia.
Upaya pemerintah untuk membantu UMKM agar dapat bertahan ketika pandemi COVID---19 berlangsung diantaranya yaitu:
- Penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta (selama setahun)
- Pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari kalangan industri kecil dan menengah, pada 19 sektor tertentu
- Pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama industri kecil menengah, pada sektor tertentu
- Percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha
- Penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%.
- Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
Kebijakan ini tidak akan benar-benar efektif apabila pemerintah hanya memprioritaskan UMKM. Karena dalam teori ekonomi mikro, UMKM merupakan sisi supply sedangkan masyarakat berada pada sisi demand. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah dari kedua sisi, baik sisi supply maupun demand.
Perlu adanya stimulus kebijakan fiskal dari sisi demand. Tidak sedikit perusahaan yang  melakukan PHK sementara sehingga pendapatan masyarakat berkurang. Dan juga masyarakat yang berprofesi di sektor informal menerima dampak yang sangat signifikan akibat adanya COVID-19.
