Saat ini muncul istilah baru New Public Administration (NPA) yang menawarkan paradigma baru, namun masih dianggap sedang berkembang untuk menggantikan paradigma-paradigma sebelumnya,  baik Tradisional Public Administration (TPA) atau pun New Public Management (NPM).Â
Paradigma yang termasuk  baru ini semakin menggugah untuk dibaca mengingat beberapa fenomena benturan kepentingan bisnis dan hak-hak warga negara mulai mencuat di permukaan
NPM
Paradigma NPM mendominasi administrasi publik di era 1980-1990an, menggeser paradigma sebelumnya TPA. Paradigma lama (TPA) muncul dari gagasan kinerja yang lambat, mismanagement, atau bahkan dituduh tidak bermanajemen modern yang harus efisien dan efektif. Gelombang NPM mendapat angin segar dengan berbagai keluhan masyarakat terhadap pemerintahan di banyak negara, khususnya pajak dan pungutan-pungutan.Â
NPM mengantisipasi kegagalan pemerintah dan menawarkan kemanjuran efisiensi pasar, rasionalitas ekonomi, dan menolak gagasan pemerintahan yang besar dan mengarah privatisasi. Paradigma ini kemudian menjadi alat yang nyaman untuk memulai reformasi birokrasi di berbagai negara. Paradigma ini meresepkan bahwa pemerintah seharusnya menjalankan peran kemudi "steering"tinimbang mendayung "rowing".Â
Di Amerika Serikat, Di AS, perubahan ini ditandai dengan buku terlaris Osborne dan Gaebler tahun 1992, Reinventing Government dan National Performance Review yang muncul di era pemerintahan Bill Clinton. NPM menjadikan pelayanan publik lebih "bisnis" dan meningkatkan efisiensinya dengan menggunakan model ala manajemen sektor swasta.
NPA
NPA dipandang sebagai paradigma yang sedang berkembang. Dikatakan demikian, umumnya karena paradigma ini belum koheren secara epistemologis dan aksiologis, apakah maksudnya New Public service, manajemen publik, atau tata kelola publik.Â
John M. Bryson, Profesor Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Kepresidenan McKnight dan Dekan Sementara Hubert H. Humphrey School of Public Affairs di Universitas Minnesota menyampaikan pendapatnya tentang NPA ini.Â
Menurutnya, meskipun NPM menunjukkan adanya kekuatan. Ia tidak mampu menjalankan tugas-tugas jaringan tata-kelola, kepemimpinan, dan manajemen ketika berbagai nilai publik harus dilayani yang sangat mungkin bertentangan, termasuk, efisiensi, efektivitas, dan pemerataan.
Posisi warga negara
