NEW JURNALIS - Sistem pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara,khususnya antara lembaga eksekutif dan legislatif (parlemen), dan hubungan antara lembaga-lembaga itu menjalankan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembagian demikian ini dapat dikelompokkan menjadi dua,yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal.
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan mulai dari pusat sampai dengan daerah, sehingga menimbulkan prinsip-prinsip hubungan antara pusat dan daerah. Dalam perkembanganya kemudian pembagiann ini menentukan apakah suatu negara akan menganut sistem desentralisasi atau sentralisasi.
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan jenis macam tugas yang harus dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Pembagian inilah yang kemudian melahirkan sistem pemerintah.
Macam-macam Sistem Pemerintahan
Untuk melihat dan memahami sistem pemerintahan, secara garis besar kita bisa melihat model yang digunakan di beberapa negara. Sistem yang pertama adalah model yang diterapkan di Inggris. Kepala pemerintahan di Inggris disebut Perdana Menteri yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Parlemen. Sistem pemerintahan seperti itu disebut sistem parlementer. Model seperti di Inggris ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa dan sebagian negara di Asia.
Sistem pemerintahan kedua adalah model yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kepala pemerintahan dan kepala negara disebut Presiden. Presiden dipilih oleh rakyat dan kedudukannya sejajar dengan Parlemen. Sistem yang digunakan oleh Amerika Serikat ini disebut sistem presidensial. Model yang dipakai oleh Amerika ini banyak dianut oleh negara-negara di benua Amerika, kecuali Kanada.
Selain dua model tersebut terdapat pula model ketiga yang dikenal dengan sistem Prancis. Model ini menggabungkan antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Itulah sebabnya model ini sering disebut juga model gabungan atau campuran (hybrid system). Model ini banyak dianut oleh negara-negara di Afrika bekas jajahan Prancis. Presiden adalah kepala negara. Namun, Presiden dapat juga bertindak sebagai Perdana Menteri pada saat tertentu, terutama jika jabatan Perdana Menteri kosong karena dijatuhkan oleh Parlemen.
Sistem pemerintahan keempat adalah model yang diterapkan di Swiss. Presiden di Swiss dipilih oleh tujuh orang anggota Dewan Federal untuk masa jabatan tertentu. Pada prinsipnya, ketujuh orang tersebut secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan di Swiss. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan di Swiss sering disebut juga collegial system.
