Program Makan Bergizi Gratis telah menjadi pembicaraan di ruang publik Indonesia, sejak pertama kali muncul sebagai sebuah gagasan seorang calon presiden yang berkontestasi di Pemilihan Presiden 2024.
Program yang awalnya bernama Makan Siang Gratis ini, berdasarkan catatan sejumlah warta, diungkapkan oleh Menteri Pertahanan (saat itu) Prabowo Subianto awalnya pada September 2023. Kala itu, Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis dan susu untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, jika kelak ia terpilih menjadi presiden ke-8 RI.
Ide ini kemudian menjadi salah satu visi dan misi paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Program ini pun secara konsisten dikemukakan berulang kali oleh Prabowo saat berkampanye maupun dalam debat capres.
Dalam perjalanannya, Prabowo pun terpilih menjadi presiden ke-8 Indonesia pada Pilpres 2024. Dan sebagai konsekuensi, program yang awalnya dikritik oleh banyak pihak ini pun menjadi salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai konsekuensi atas janji kampanye.
Akan tetapi, kelancaran dan daya dukung program pemberian makan gratis ini, nyatanya tak seperti apa yang diyakini oleh Presiden Prabowo saat masa kampanye dahulu. Pada akhirnya, program ini pun terbentur oleh masalah klasik, anggaran.
Setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut yang sebesar Rp 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menambahkan, berdasarkan hitung-hitungan terbaru, untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukan anggaran mencapai Rp 420 triliun. Namun untuk melanjutkan program MBG yang telah berjalan mulai awal tahun ini, Zulhas menyebut dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun untuk periode Juli-Desember 2025.
Sementara itu, hitung-hitungan terbaru dari Badan Gizi Nasional, kebutuhan tambahan anggaran program MBG sejak pertengahan tahun hingga akhir tahun ini, mencaoai Rp100 triliun. Namun Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, keputusan soal tambahan anggaran MBG akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.
Atas kekurangan tersebut, sejumlah pihak pun menyebut sumber-sumber dana alternatif yang potensial untuk menutup kebutuhan pendanaan program MBG. Termasuk yang pernah diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin, yakni anggaran untuk program MBG bisa diambil dari dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS).
Dalih Sultan untuk menggunakan dana ZIS, adalah atas nama karakter masyarakat Indonesia yang dermawan dan suka bergotong-royong. Karena itu penggunaan dana ZIS untuk mendanai program MBG---menurut Sultan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pendanaan MBG.
Namun Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Abbas menilai usulan Sultan tesebut kurang tepat, lantaran dana zakat hanya boleh diberikan kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.