Hanya saja, potensi membesarnya 'bola salju' mimbar akademik juga masih sangat terbuka. Bukan tidak mungkin jumlah lembaga pendidikan dan non pendidikan yang akan menyuarakan aspirasi melalui mimbar akademik akan bertambah ke depannya.
Itu sangat mungkin terjadi, jika Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Pemilu atau Pilpres 2024.
Seperti diketahui, suara para akademisi muncul dan mengemuka usai Jokowi menyatakan presiden dan wakil presiden serta para menteri mempunyai hak untuk berkampanye. Jokowi pun menyebut hak kampanye presiden telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang notabene disahkan oleh Jokowi sendiri pada 15 Agustus 2017 lalu.
"Itu yang saya sampaikan. Ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana," ujar ayah cawapres nomor urut 2 ini.
Namun nyatanya pernyataan soal dibolehkannya presiden, wakil presiden, serta menteri untuk berkampanye inilah, yang kemudian memicu keprihatinan para akademisi, yang kemudian dituangkan dalam mimbar akademik yang bermula dari UGM kemudian diikuti oleh kampus-kampus lainnya.
Nah, setelah mimbar akademik mengemuka, yang ditunjukkan oleh partisipasi 30 lembaga pendidikan dan non pendidikan ini, maka langkah selanjutnya dari para sivitas akademika yang dituangkan melalui mimbar akademik ini pun tentu patut dinanti.
Apakah mimbar akademik hanya berakhir dengan pernyataan sikap dari para akademisi semata, lalu setelah itu tidak ada konsistensi dalam perlawanan terhadap sesuatu yang mereka anggap menyimpang dari nilai-nilai intelektualitas dan etika dalam bernegara?
Menarik untuk dicermati.
Â
