Tomtom Traffic Index baru-baru ini merilis Jakarta menempati urutan ke-29 kota termacet, dari 389 kota di dunia. Urutan ke-29 tersebut pun menempatikan Jakarta menjadi kota termacet di ASEAN, atau jauh di atas Bangkok yang berada di urutan ke 57, kemudian Singapura di posisi ke-127, dan Kuala Lumpur urutan ke-143.
Kemacetan Jakarta tak lepas dari terus bertambahnya kendaraan bermotor yang melintasi jalanan di Jakarta tiap tahun. Pertumbuhan kendaraan tersebut seolah tak menghiraukan pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 lalu.
Data Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2019 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 19,9 juta unit, lalu meningkat menjadi 20,2 juta unit, dan pada 2021 kembali meningkat menjadi 21,8 juta unit.
Namun BPS juga mencatat dalam 5 tahun terakhir, cakupan pelayanan transportasi umum di Jakarta sudah meningkat dari 42% menjadi 82%.
Pertumbuhan ini semestinya mampu menjadi pijakan bagi pemangku kebijakan untuk mampu mendorong warga memaksimalkan penggunaan moda transportasi umum.
Dalam pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) di Jakarta pekan lalu, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kita harus mendukung penuh sistem transportasi massal bukannya transportasi pribadi.
"Sehingga yang namanya MRT, LRT, Kereta Api, dan Kereta Cepat itu menjadi keharusan bagi kota-kota besar,"ujar Kepala Negara.
Yang saya soroti dari pernyataan Jokowi tersebut adalah tiga moda transportasi yang disebut itu, semuanya beroperasi di Jakarta. Jadi ya mungkin saja Jokowi menyiratkan pentingnya peran moda transportasi massal---berbasis rel-- di Jakarta untuk mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya.
Selain pemaksimalan transportasi berbasis rel, sistem transportasi massal berbasis angkutan jalan raya juga tentunya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
Namun kenyataannya di lapangan, upaya pemerintah baik pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk mendorong penggunaan secara maksimal transportasi umum oleh masyarakat bukanlah hal yang semudah membalik telapak tangan. Berbagai rencana kebijakan sempat dinyatakan, namun hampir semuanya cenderung 'layu sebelum berkembang'.
Sejumlah wacana pernah dikemukakan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong dan memaksimalkan penggunaan transportasi, namun banyak pula dari wacana tersebut yang berhenti di tataran ide tanpa pelaksanaan yang jelas dan konsisten.
