Hari Senin, 3 November 2014 secara resmi Presiden Jokowi meluncurkan program KIS, KIP, KKS plus simcard yg berisi mandiri e-cash. Program ini merupakan program unggulan Jokowi saat kampanye pilpres lalu.
Program ini tergolong sangat cepat bahkan saking cepatnya peluncuran program tanpa perubahan nomenklatur penganggaran yang seharusnya dibicarakan dg DPR sebagai pemegang hak anggaran. Alhasil, program ini menuai kritikan karena tidak ada payung hukumnya. Logika sederhananya, APBN 2014 adalah APBN program SBY. Program SBY bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang alokasinya dalam paket APBN 2014. Bahkan dalam APBN 2015 pun, program KIS, KIP, KKS ini belum masuk dalam mata anggaran program pemerintah Jokowi.
Maka, jika dilaksanakan sekarang (Bulan November) program Jokowi ini sudah pasti tidak ada dalam APBN 2014, terus dari mana anggarannya? Jika program pemerintah tidak ada dalam APBN apakah program ini bisa disebut program illegal atau selundupan?
Yang lucunya lagi, pemerintahan Jokowi-JK mulai dari Presidennya sendiri, Wapresnya, Menteri-menterinya tidak seragam ketika menjawab pertanyaan dari mana anggaran program KIS, KIP dan PKH ini. Jelas sekali kesannya kalau program ini hanya program abal-abal yang tidak ada payung hukumnya.
Kalaupun mau pencitraan, yaa yang taat azas lah. Saya yakin bapak-bapak pejabat ini paham mekanisme, aturan, azas dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Apa iya hanya karena mau menaikkan harga BBM terus “Kartu Sakti” ini dikebut untuk jadi bahan rasionalisasi, argumen pembenaran agar kebijakan menaikkan harga BBM nantinya diterima rakyat.
Berikut, kompilasi berita-berita online seputar ke-TIDAK SINKRON-an jawaban Presiden sampai menteri-menterinya soal sumber anggaran program ini. Sungguh memalukan betapa tidak profesionalnya pemerintahan ini dalam merencanakan dan mengurus suatu program.
4 November 2014, Menteri Sosial
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141104154128-20-9637/kartu-jokowi-diambil-dari-anggaran-kemenkeu
5 November 2014, Menteri Sekretaris Negara
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/21123161/Mensesneg.Anggaran.Cetak.KIP.KIS.dan.KKS.dari.CSR.BUMN
7 November 2014, Menteri Kesehatan
http://news.detik.com/read/2014/11/07/224101/2742549/10/menkes-dana-kis-dari-bpjs-bukan-bansos
7 November 2014, Wakil Presiden Jusuf Kalla
http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/5736/Program-KIP-dan-KIS-Gunakan-Dana-APBN/2014/11/07
7 November 2014, Menteri Pendidikan
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/556028-menteri-pendidikan--anggaran-kartu-indonesia-pintar-bukan-dari-bumn
