Indonesia sudah merdeka dari penjajah 78 tahun yang lalu dan Pancasila masih eksis hingga saat ini meskipun banyak penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi di masa lalu. Nilai-nilai Pancasila yang telah lama melekat sebagai sari-sari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia belum tentu dalam perealisasian nya mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Jika kita buka kembali jendela topik pembicaraan tepatnya satu tahun yang lalu, maka kita akan bertemu dengan isu pemindahan ibu kota negara Indonesia dari kota Jakarta ke pulau Kalimantan. IKN telah menjadi isu hangat di masyarakat saat itu hingga banyak mengundang opini publik.
Pemindahan IKN ini merupakan bentuk perealisasian atau praktik dari penerapan sila kelima Pancasila itu sendiri, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara ini ibarat suatu kota dengan segala fasilitas dan kemudahan ada di dalamnya dan pedesaan yang kehidupannya berdampingan dengan kota namun masih tertinggal.
money.kompas.com - Alasan kedua pemindahan ibu kota negara adalah kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB), sangat mendominasi. Jokowi ingin menghapuskan istilah “Jawa sentris” sehingga kontribusi ekonomi luar pulau Jawa naik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 59 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,52 persen.
Dari data yang tertera, kita dapat menyimpulkan secara kasarnya bahwa Indonesia masih belum merata di sektor ekonomi dan dari data yang tertera diatas pula kita dapat menarik alasan lain dari fenomena Jawa sentris, yaitu orang-orang yang dari luar pulau Jawa datang untuk mengadu nasib di pulau Jawa entah mereka yang mencari pekerjaan atau bersekolah. Sayangnya, jika mereka ditolak maka akan menambah jumlah pengangguran yang ada di pulau Jawa dan hanya ada beberapa yang mau kembali ke daerah asalnya.
Pembangunan IKN ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut. Tidak semua harus dilakukan di pulau Jawa, bahkan sekarang dengan pembangunan IKN di Kalimatan dapat menaikkan kontribusi ekonomi daerah nya.
Nilai sila kelima Pancasila benar-benar diterapkan dalam pemindahan IKN ini karena pemerintah pusat memiliki harapan besar terhadap pemindahan IKN yang dianggap mampu membawa kenaikan ekonomi bagi masyarakat Indonesia terkhusus pulau Kalimantan dan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana publik yang mungkin belum terealisasikan sebelum nya sehingga masyarakat merasakan keadilan dan diperhatikan oleh pemerintah.
Pemerataan sektor ekonomi ini tentunya perlu dukungan dari masyarakat. Hal ini hanya dapat terwujud jika masyarakat mau membantu setiap program pemerintah dalam upaya menaikkan kontribusi ekonomi wilayahnya. Misalnya dengan pembangunan tempat kursus atau tempat pelatihan bagi masyarakat sekitar sehingga muncul benih-benih pengusaha UMKM yang baru.
Namun, tidak hanya sektor ekonomi yang perlu dikembangkan tetapi juga sektor-sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, infrastruktur, fasilitas sarana dan prasarana publik juga perlu ditingkatkan lagi dan seharusnya tidak hanya pulau Kalimantan saja yang akan ditingkatkan lagi tatanan nya tetapi seluruh Indonesia karena sektor-sektor ini akan berkaitan dengan perekonomian bangsa Indonesia.
Implementasi nilai-nilai sila Pancasila tidak hanya berpatok pada sila kelima saja, tetapi ada pada sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia”. Dimana seluruh warga negara Indonesia turut serta berperan dalam pembangunan IKN. Tidak peduli sebagai kuli bangunan, arsitek, dan peranan-peranan lainnya yang terlibat semuanya adalah warga negara Indonesia yang bersatu padu untuk membangun IKN untuk Indonesia yang lebih maju.
