Berbagai tuntutan akan dilayangkan kepada pemerintah, oleh karenanya sistem demokrasi perwakilan berbicara bagaimana pemerintah merespon akan tuntutan tersebut. B) Popular authorization berbicara bagaimana masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan suaranya dengan berbagai cara. Tidak hanya melalui pemilihan, masyarakat bisa mengeluarkan sebuah sistem atas hak dan peraturan agar aspirasi mereka didengarkan. Akhirnya terciptalah struktur minimum atas perwakilan informal, yaitu kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Struktur minimum tersebut juga meliputi NGO, Gerakan Sosial, kelompok kepentingan dan lainnya. C) Distribution of representative work membahas bagaimana sebuah kebijakan tidak dihasilkan hanya oleh satu aktor saja, melainkan melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Kedua aktor ini, pada satu waktu akan bekerjasama untuk menghasilkan sebuah kebijakan atas nama rakyat. D) Levels of representation membahas bagaimana seorang wakil harus berinteraksi dengan konstituennya pada level individu. Pada intinya adalah bagaimana seorang wakil bisa mewakilkan suara konstituennya dengan berbagai cara dan juga seorang wakil harus mengerti dan memahami keinginan dari konstituennya.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, di mana keempat elemen tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik. Tentu saja aktivitas komunikasi ini akan menjadi sangat vital posisinya dalam hubungan antara wakil dan konstituennya. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi merupakan sebuah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada sebuah penerima, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku penerima (Cangara, 2008:20).
Komunikasi juga dapat dijabarkan sebagai sebuah proses interaksi antar manusia yang bersifat untuk mempengaruhi satu sama lain, baik itu disengaja ataupun tidak. Komunikasi juga tidak memiliki batas dalam bentuknya, ia bisa berbentuk verbal, isyarat, ekspresi muka, tulisan, seni dan teknologi. Sebuah jalinan komunikasi dapat terjadi jika terdapat kesamaan makna suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima (Effendy, 2004: 9). Dengan demikian, kesamaan makna akan suatu pesan yang disampaikan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalin sebuah komunikasi.
Dalam hal politik, terdapat pula apa yang disebut sebagai komunikasi politik. Komunikasi politik sendiri diartikan sebagai sebuah disiplin yang dibentuk dari berbagai disiplin ilmu terutama dengan proses komunikasi dan proses politik. Istilah komunikasi politik pertama kali muncul setelah terbitnya buku karya Gabriel Almond (1960) yang berjudul “The Politics of the Development Areas”.
Dalam bukunya, ia menjelaskan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi yang selalu hadir dalam setiap sistem politik yang ada. Komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan berkenaan dengan politik dari pemerintah kepada masyarakat begitupun sebaliknya (Surbakti, 2010: 152). Maka proses hubungan yang terjalin antara wakil dan konstituennya termasuk kepada komunikasi politik. Komunikasi politik memegang peran penting di dalam sebuah sistem politik, komunikasi politik menjadi penentu dalam membentuk hubungan politik yang dinamis dan menjadi bagian dalam sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik.
Sudah dijelaskan di atas kalau komunikasi politik merupakan saluran bagi informasi melalui perantara masyarakat dan melalui beragam sistem politik. Komunikasi politik memiliki fungsi untuk menciptakan struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, gagasan dan pandangan yang berkembang di lingkungan masyarakat yang kemudian akan dituangkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Mulusnya komunikas politik yang terjalin akan menentukan terhadap kemantapan pada kehidupan politik. Maka dari itu, terhambatnya jalinan komunikasi politik yang terjalin akan menyebabkan kesalahpahaman antar satu kelompok dengan kelompok lain dan antar satu aktor dengan aktor politik lainnya. Dengan demikian, terdapat sebuah fungsi komunikasi yang akan mempermudah jalannya komunikasi politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan.
Dalam pembuatan kebijakan publik, terdapat beberapa hal yang berkaitan langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaanya, antara lain:
-
Fungsi Artikulasi Kepentingan
Fungsi ini merupakan sebuah proses dalam penyerapan beragam aspirasi masyarakat yang nantinya akan disaring dan diolah, dan dituangkan di dalam sebuah kebijakan.
Fungsi Agregasi Kepentingan\
