Momentum Kedatangan Presiden Jokowi ke Desa Liang Melas Datas

Menurut jadwal yang beredar luas, maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menyempatkan diri datang ke Liang Melas Datas (LMD) pada hari kamis tanggal 3 Februari 2022. 

Durasi kunjungan beliau di LMD lebih kurang 1 jam, dan hal ini sesuai dengan janjinya saat menerima perwakilan penduduk Liang Melas Datas ketika menghantarkan jeruk manis ke Instana Presiden di Jakarta pada bulan Desember 2021 kemarin. 

Sekalian meninjau sampai dimana sudah persiapan dan pembangunan jalan di LMD, maka kemungkinan besar Bapak Presiden yang sangat tulus dan ramah ini akan menyapa dan berdialog dengan Kalak Karo si Lima Merga.

Kualitas dan makna kunjungan bukan ditentukan oleh durasi kunjungan itu, namun sudah terbukti bahwa seberapa singkat pun kunjungan Bapak Presiden Jokowi akan selalu melahirkan komitmen dan pembangunan yang cepat dan tepat sasaran. 

Salah satu sebabnya karena Pak Jokowi tidak melakukan pura pura mendengar saat berkomunikasi dengan rakyat, namun beliau benar benar focus dan tulus mendengar semua keluhan dan harapan rakyatnya.

Oleh sebab itu menurut saya juga kedatangan RI 1 besok siang, hendaknya dijadikan momentum untuk kebangkitan pembangunan di Kabupaten Karo, khususnya pembangunan Pertanian Karo. 

Salah satu masalah yang berkaitan dengan pertanian khususnya di sekitar Liang Melas Datas adalah infrastruktur jalan. Dan ini akan menjadi prioritas pengamatan Bapak Jokowi. Namun masalah Pertanian Karo bukan itu saja, banyak masalah yang lain yang seharusnya juga mulai diperbaiki untuk kemajuan Karo kedepan ini.

Pada cakap cakap CADAS beberapa waktu yang lalu dengan beberapa narasumber terungkap beberapa masalah pertanian Karo. Iwan Sembiring Depari (mantan calon bupati Karo) misalnya mengatakan bahwa sebagai entitas ekonomi maka petani mempunyai kedudukan yang sangat lemah. 

Mereka hanya mempunyai kemampuan sekitar 20% untuk menghasilkan produksi pertanian yang berkualitas, sedangkan 80% lagi ada diluar diri dan diluar kemampuan mereka, sehingga Pemkab Karo haruslah berperan didalam 80% ini. 

Artinya petani Karo, kalau tidak dibantu dan diarahkan oleh pemerintah maka mereka tetap saja tidak akan mampu berubah menjadi entitas ekonomi yang mandiri. INilah satu masalah yang paling besar dalam pertanian Kabupaten Karo.