Besok, 27 November 2024 adalah hari di mana masyarakat Indonesia kembali menyampaikan aspirasi politiknya melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kita akan memilah dan memilih sosok pemimpin untuk mengurus daerah kita selama lima tahun ke depan.
Pemilihan Kepala Daerah ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang penting dan sangat krusial bagi kita semua karena akan turut menentukan nasib banyak orang, paling tidak selama lima tahu ke depan kita akan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang terpilih esok hari.
Salah memilih pasangan calon kepala daerah, maka secara otomatis akan semakin kesulitan mewujudkan harapan. Sebab, mereka enggan bekerja, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui bilik suara di momen Pilkada 2024 kali ini.
Apalagi enggan memilih alias golput karena alasan apatis terhadap politik dan para calon yang ada, niscaya semakin menyesal di kemudian hari. Mereka yang memilih golput dengan alasan apapun justru membuka pintu bagi orang-orang tidak kompeten menjadi pemimpin.
Kesalahan memilih pemimpin itu akan terasa sejak mereka dilantik menjadi gubernur ataupun wali kota/bupati melalui ragam kebijakan yang dikeluarkan. Bukan memberikan harapan baru kepada masyarakat, tapi justru memberi harapan palsu.
Pertanyaannya, mengapa bisa salah memilih kepala daerah? Di antara jawabannya disebabkan salah menerima informasi tentang calon dimaksud, tergiur dengan janji-janji manis tapi palsu, asal pilih tanpa pilah, dan mengikuti apa kata orang bukan pengetahun dan hati Nurani.
Menguji Gagasan, Menakar Program
Ya, setiap momen pemilihan pemimpin semisal Pemilu dan Pilkada, kita acapkali terjebak pada persoalan endorsement tokoh terkenal tertentu, popularitas, citra, janji-janji manis, serangan fajar, hubungan emosional, kesamaan ideologi dan lain sebagainya.
Harus kita akui, budaya memilih pemimpin masyarakat kita masih dominan siapa tokoh yang mendukung kandidat tertentu. Misalnya, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo, Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin, Anies Baswedan, Amien Rais dan lain sebagainya. Termasuk juga tokoh agama, para ulama, budayawan dan akademisi.
Sebagian lagi, masyarakat juga memilih karena kepopuleran sang kontestan. Semakin populer seorang calon maka peluang keterpilihan juga semakin besar. Masalahnya, populernya bukan sebab prestasi membangun negeri, tapi karena sering muncul di layar televisi.
Paling buruk adalah ketika alasan memilih seseorang karena mendapatkan keuntungan materi seperti uang, bansos, atau janji jabatan bila terpilih nanti. Pemilih model begini juga lumayan banyak jumlahnya, bahkan terang-terangan mengatakan kalau tidak dikasih uang tidak akan memilihnya walaupun punya gagasan dan program. Â Â Â
