Mohon tunggu...
burhan rayatullah
burhan rayatullah Mohon Tunggu... Editor - Kritik dan Otokritik Landasan Demokrasi

Cinta adalah Kunci

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Integritas dan Tanggungjawab, Kunci Badan Intelijen Negara

1 Oktober 2020   11:15 Diperbarui: 1 Oktober 2020   11:25 49
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keamanan. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Pixelcreatures

Sosok Budi Gunawan sudah menjadi polemik di kalangan publik karena keterkaitannya dengan penanganan Covid-19 dan pembentukan pasukan khusus Rajawali selama menjadi Kepala BIN. Sebelum memberikan komentar lebih lanjut tentang Gunawan, kita harus memahami apa yang dimaksud sebagai intelijen dan kaitannya dengan kerangka kerja sebuah lembaga intelijen seperti BIN. Di dalam bukunya yang berjudul "Handbook of Intelligence Studies", Lock Johnson menjelaskan definisi intelijen strategis sebagai, "pengetahuan dan pengetahuan awal tentang dunia di sekitar kita - awal dari keputusan dan tindakan Presiden." Sedangkan beliau mendefinisikan intelijen yang lebih sempit atau taktis sebagai peristiwa dan kondisi tertentu di medan perang yang oleh komandan militer sering disebut "kesadaran situasi." 

Dalam konteks kerangka kerja BIN, definisi yang pertama lebih cocok untuk dijadikan arahan karena ada peran pemimpin negara untuk memahami potensi keuntungan dan risiko di tingkat nasional atau internasional. Hal ini sudah tercantum di dalam UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menyebutkan BIN sebagai, "alat negara ... yang tujuanya adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional." Maka dari itu, Budi Gunawan selaku Kepala BIN seharusnya menjalankan mandatnya hanya sebagai penyedia informasi penting ke Presiden untuk menghindari tanggungjawab yang tumpang tindih dengan lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan dalam pengananan Covid-19 dan TNI dalam pembentukan pasukan khusus.

Selama menjadi Kepala BIN, langkah-langkah yang diambil Budi Gunawan juga tidak sesuai dengan kaidah yang biasa berlaku pada aparat intelijen, seperti serba senyap dan tertutup dalam bekerja. Sebagai Kepala BIN, Budi Gunawan seharusnya hanya memberikan laporan pada Presiden Jokowi selaku Kepala Negara. Namun, Gunawan memilih untuk bertindak di luar wewenangnya sebagai mata dan telinga Presiden. Prof M. Nasih Rektor Universitas Airlangga juga pernah menegaskan bahwa BIN berperan dalam penemuan obat Covid-19. Pada tahun 2020 ini, penemuan obat Covid-19 yang diprakarsai oleh BIN, TNI AD, Polri, dan Universitas Airlangga belum mendapat izin BPOM karena keterwakilan subjek uji yang tidak mencerminkan randomisasi, adanya orang tanpa gejala yang mendapat obat tertentu dalam uji klinis, dan hasil uji klinis yang belum memenuhi nilai kebaruan. 

Ditambah lagi, BIN juga pernah memamerkan pasukan khusus Rajawali saat acara Inaugurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara, yang mana juga mengundang kontroversi karena BIN tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk membentuk pasukan berkualifikasi kombatan atau paramiliter. Secara konstitusional negara Indonesia hanya mengenal dua bentuk kekuatan bersenjata, yakni TNI (komponen utama untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga pertahanan) dan Polri (lembaga penegak hukum serta penegak keamanan dan ketertiban masyarakat). Walaupun Budi Gunawan jarang tampil ke muka publik, semua peristiwa diatas sudah cukup membuktikan seperti apa kompetensi dan karakter Gunawan sebagai Kepala BIN. 

Sebagai Kepala BIN, Budi Gunawan juga dapat belajar banyak dari Jenderal TNI Leonardus Benny Moerdani dalam hal integritas dan tanggungjawab tugas melihat rekam jejak Gunawan yang sering mengundang kontroversi di kalangan publik. Moerdani merupakan tokoh militer dan intelijen Indonesia pada masanya, dan hal ini dapat dibuktikan dengan karakter beliau yang selalu mengutamakan keberhasilan dan menghindari pencitraan sehingga tepat ditunjuk sebagai mata dan telinga Presiden. Pada tanggal 28 Maret 1981, Moerdani merupakan perwira yang ikut terjun langsung di operasi militer penanganan pembajakan pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 206 di Bandara Don Mueang, Bangkok, Kerajaan Thailand. Peristiwa ini juga dicatat sebagai keberhasilan intelijen dan operasi militer dalam menangani pembajakan pesawat pertama dalam sejarah terorisme bermotif jihad di Indonesia. 

Disamping itu, beliau juga seorang prajurit sejati yang berani bertanggungjawab disaat menghadapi tuduhan yang bukan tindakannya. Banyak kalangan yang menganggap Moerdani adalah sosok yang seperti ini karena beliau memenuhi panggilan pemeriksaan soal dugaan pelanggaran HAM di Tanjung Priok. Walaupun harus mengukuti serangkaian penyelidikan, beliau akhirnya terbebas dari jerat hukum. Karater-karakter seperti memiliki integritas tinggi dan bertanggungjawab inilah yang seharusnya bisa menjadi panutan bagi Budi Gunawan. Selaku Kepala BIN, Gunawan harus menyadari bahwa pada akhirnya seseorang pemimpin akan dihormati bukan dengan semata-mata menunjukkan kekuatan lembaga intelijen, tetapi dengan cara mendapatkan dukungan dan pengakuan publik atas keberhasilannya memimpin lembaga tersebut.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun