                                                                *Oleh : Santoso, S.Sos
Pilkada serentak di Indonesia akan dilaksanakan esok  hari.  tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020. Sebanyak 270 daerah yang  tercatat mengikuti Pilkada serentak. Rincinya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia.
Pilkada tahun ini situasinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sebab, masih diwarnai dengan Pandemi COVID-19. Kendati demikian, pesta demokrasi Pilkada tetap akan dilaksanakan, tentunya dengan menerapkan protokoler kesehatan.
Dinamika Pilkada tidak berbeda dengan Pemilihan Legilatif dan Pilpres. Artinya, Pesta demokrasi Pilkada diawali dari pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) hingga pada proses kampanye. Baik Paslon maupun tim sukses berlomba-lomba menyampaikan Visi- Misi terbaiknya. Proses kampanye dilakukan untuk menarik simpati rakyat.
Tidak heran lagi, baik paslon maupun pendukungnya harus melakukan strategi-strategi politik guna untuk memenangkan konstestasi Pilkada. Terlepas dari apapun mekanismenya, begitulah politik yang sesungguhnya. Yang terpenting selalu konsisten tetap menjankan politik yang bersih. Meskipun jika mengingat masa lalu (Flasback) pada Pilkada sebelumnya, masih banyak kasus Politik Uang (Money Politic). Namun, Pilkada tahun ini jangan sampai ada oknum-oknum yang mengotori proses demokrasi.
Berangkat dari hal diatas, sesungguhnya Pilkada harus dimaknai sebagai Edukasi Politik yang baik bagi Masyarakat. Sekalipun paslon bersaing ketat, silaturahmi sejatinya harus tetap terjaga, tanpa ada saling sikut menyikut apalagi berakhir dengan bermusuhan. Siapapun tokoh paslon yang berlaga dalam pilkada harus tetap memberikan edukasi politik yang baik kepada publik sehingga masyarakat dengan sejuk menentukan pilihannya.
Kontrol Sosial di Pilkada
Dalam proses Pilkada, peran masyarakat sangat dibutuhkan. Selain sebagai peserta Pilkada, masyarakat pun harus berperan aktif ikut mengawal proses demokrasi. Disini, tentunya masyarakat mengawal  sebagai actor Sontrol sosial. yang baik untuk jalannya pesta demokrasi.
Sejatinya masyarakat juga merupakan Agent of Sosial Control. Maksudnya, masyarakat harus berupaya terus menjunjung tinggi dan tranparansi dalam mengawal pilkada. Misalnya jika ada penyelewengan dan politik tidak benar yang berpotensi mencederai proses pilkada, maka harus berani mencegahnya dan melaporkan kepada petugas yang berwenang.
Peran masyarakat sebagai fungsi Kontrol sosial di pilkada sangat urgen. Apalagi jika ditemukan adu domba yang berlandaskan politik identitas sangatlah bahaya. Disini, masyarakat harus mampu mengkontrol pilkada, bilamana ditemukan unsur politik identitas. Sebab, politik identitas dianggap menumpulkan rasionalitas pemikiran masyarakat. Sehingga system demokrasi berpotensi lumpuh. Terlebih lagi, politik identitas ini dapat membuat retak kondisi di masyarakat.
Masyarakat harus jeli melihat fenomena politik dalam proses Pilkada tahun ini. Jangan sampai ada masayarakat sendiri yang mencoba untuk menanamkan pengaruh politik identitas. Jika sudah demikian, maka demokrasi di Negeri makin melemah.
