Mohon tunggu...
Bunga Ramadhani
Bunga Ramadhani Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi Universitas Airlangga

memiliki ketertarikan pada bidang musik, kuliner, dll

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Kenaikan Harga Beras Meresahkan Masyarakat

1 Januari 2025   22:04 Diperbarui: 1 Januari 2025   22:04 13
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Analisis Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Ibu rumah tangga kerap mengeluhkan terkait melonjaknya harga beras yang kian hari kian mahal. Beras yang semula berada di harga Rp9.000-Rp10.000 kini telah menyentuh harga Rp13.000-Rp15.000. Ibu-ibu mengeluhkan karena harga beras cenderung naik dan tidak mudah turun seperti harga pangan yang lainnya. Terlebih penghasilan mereka tidak mengalami kenaikan pula menjadi salah satu sumber keresahan masyarakat di tengah bahan pangan yang kian hari kian mahal. Diketahui beras-beras yang diedarkan di masyarakat rupanya beras impor. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa perlunya impor beras dikarenakan jumlah permintaan yang tinggi dan kebutuhan beras yang tiap tahun bertambah akibat tingginya angka kelahiran per/tahun. Indonesia merupakan negara agraris, namun masih tidak bisa memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Lahan sawah pun kurang untuk memenuhi permintaan tersebut. Belum lagi cuaca akibat adanya El Nino dan La Nina yang menyebabkan Indonesia mengalami kemarau panjang yang diperkirakan hingga Desember mendatang. Hal preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanyalah mengimpor beras dan melakukan monitoring terhadap pemerintah daerah terkait pendistribusian pupuk. Tak hanya masyarakat, petani pun ikut terdampak akibat fenomena ini. Petani mengalami gagal panen yang membuatnya rugi. Belum lagi, petani sering mendapatkan harga yang rendah membuat petani-petani di Indonesia kurang sejahtera. Sebenarnya profesi petani sangatlah dibutuhkan namun petani seperti kurang dihargai dan kurang sejahtera. Ini sudah seharusnya menjadi salah satu polemik pemerintahan yang perlu dibenahi juga.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun