Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Kolektor

Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

COVID-19, Politik, Utang Negara dan Isu Terorisme

1 Agustus 2021   16:36 Diperbarui: 1 Agustus 2021   16:49 142
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Deskripsi, Indonesia hari ini (Dok Fahri)

Sebuah argumen yang patut menjadi perhatian. Peta jalan yang dibuat pemerintah dalam penanganan penularan COVID-19 masih abstrak, bahkan kontradiktif. Fakta tersebut dapat dibaca dari perbedaan pandangan sejumlah Menteri (Menko) terkait penerapan PPKM.  

Mulai dari usul PPKM Darurat versi Luhut dan Airlangga juga berbeda. PPKM Darurat dari level 1 hingga level 4, dan mungkin saja sampai level 2024 tidak banyak memberi kontribusi terhadap usaha memutus mata rantai COVID-19. Malah sekarang rakyat dicekoki dengan 'pemaksaan' vaksinasi COVID-19.

Jika tidak vaksin, maka ancaman menunggu. Ancaman paling minimalis adalah bagi rakyat yang bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya. Terlebih bagi yang memanfaatkan jasa penerbangan jalur udara (pesawat) harus mengantongi Sertifikat Vaksinasi dan PCR. Belum lagi mengurus administrasi lainnya yang begitu ribet. Seolah-olah semua urusan ini dibisniskan. 

Begitupun untuk berurusan di kantor Lurah, Kantor Camat atau kantor pemerintahan lainnya harus membawaserta Sertifikat Vaksinasi. Tradisi sosial rakyat menjadi berbalik arah. Jauh dari kebiasaan-kebiasaan sebelum COVID-19 melanda Indonesia. Sampai kapan situasi krisis dan disparitas ini berakhir?, seharusnya pemerintah memberikan kepastian.

Jangan menggantung atau membawa rakyat pada situasi ketidakpastian. Sebab, jika begini-begini saja cara penanganan wabah COVID-19, maka percayalah rakyat akan melawan. Bagaimanapun itu, rakyat akan bosan dengan situasi serba tertekan seperti ini.

Indonesia dalam hantaman darurat kesehatan COVID-19, mesti mampu dihadapi pemerintah. Jangan sampai pemerintah mengabaikan situasi ekonomi rakyat yang makin pelik tiap saat. Harus lebih cepat, tepat dan serius menangani COVID-19 yang memukuh basis ekonomi rakyat secara telak.

Lupakanlah dulu urusan politik. Kepentingan politik 2024 jangan sampai disisipkan dalam upaya menangani COVID-19. Karena saat ini bau busuk praktek culas, mendopleng program pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sambil berusaha pelan-pelan mencicil utang negara.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun