Seperti 'dunia yang dilipat' (baca, Yasraf Amir Piliang), teknologi dapat meringkas jarak dan waktu. Tak bisa disangkal, rangkaian kejadian yang begitu berjarak dari satu fase ke fase lainnya, tahapan dialektika yang begitu komplit dan universal diringkas dalam sebuah kecanggihan teknologi. Fenomena itu ada sisi baiknya. Namun, ada pula sisi kurang baiknya. Terutama bila kita letakkan dalam konteks berdemokrasi. Di era penyebaran wabah Covid-19 kompetisi teknologi begitu terasa pengaruhnya.
Semua keputusan-keputusan rapat, seminar dan pertemuan musyarah mufakat tak jarang diambil hanya melalui penghubung kenologi. Istilahnya yang kita gunakan adalah Webinar (web-seminar) atau seminar menggunakan website. Ada pula Webkus (web-diskusi) yaitu diskusi dengan menggunakan website. Inilah intsrumen yang memotong kontak fisik. Begitu relevan diterapkan dalam situasi social distancing. Tapi berbahaya sebetulnya.
Instrumen ini membuat pertemuan dan keakraban sosial menjadi merosot. Solidaritas rakyat mengalami penurunan drastis. Bahkan, untuk memenangkan kepentingan tertentu Webinar atau apa namanya yang bersifat Video Conference, menggunakan Zoom Meeting akan efektif dilakukan. Perjumpaat dari jarak jauh dilakukan, model seperti ini bukan menjadi sarana pertemuan yang baik bagi rakyat. Rantai perjalanan demokrasi yang didistorsi.
Sebaiknya, untuk KPU, Bawaslu atau lembaga-lembaga resmi pemerintah dapat mengurangi pertemuan dan dialog serupa. Hanya memakan quota pulsa (anggaran), namun substansi yang dikejar tidak utuh didapat. Format pertemuan media daring tidak tepat digunakan dalam tradisi demokrasi kita di Indonesia. Sebetulnya pertemuan dengan mengandalkan teknologi tidak bisa dijadikan rujukan dalam putusan-putusan yang strategis dan substantif untuk keperluan bernegara.
Karena demokrasi kita itu mengenal prinsip Jurdil dan Luber. Kalau melahirkan konsensus dengan memanfaatkan VidCon, ini adalah pendekatan yang tidak demokratis. Jatuh syarat-syaratnya, orang menjadi tidak transparan, tidak leluasa, tidak mandiri, tidak adil dalam mengaktualisasikan gagasannya atau apa yang hendak diperjuangkan.
Wabil khusus saat rapat VidCon, pertemuan yang memamerkan ketidakadilan. Saya sejak awal, tidak tertarik sama sekali dengan pertemuan-pertemuan Webinar, Webdis, rapat Online, pertemuan media daring atau apalah nama yang digunakan. Lebih tepatnya, pertemuan itu dilaksanakan secara langsung (fisikly), itu lebih sahih dan demokratis hasilnya. Mulia juga terhormat.
Hanya dengan pertemuan maya (internet) lantas beragam keputusan strategis dan urgen dilahirkan, lalu setelahnya dianggap hal itu menjadi keputusan resmi dan koletif, rupanya tidak etis. Kurang relevan menurut saya. Jadi semua orang yang ikut dalam pertemuan virtual itu bisa menjadi hipokrit. Berekspresi dengan situasi bebas, tidak harus dilokasi tertentu. Bahkan kadang menggelikan, pertemuan resmi diskusi ilmiah, tapi segelintir orang tampil dengan pakaian yang tidak mencerminkan kesopanan.
Banyak hal yang tereduksi dengan pertemuan-pertemuan seperti tersebut. Kebersamaan terdistorsi, kita hanya akrab disaat berjarak. Sekarang bila Indonesia telah memasuki era new normal, sebaiknya pertemuan virtual ditinggalkan saja. Itu hanyalah pertemuan 'mendesak' dan 'darurat'. Bagaimana Pilkada dilaksanakan 2020 berjalan sukses kalau tiap kali pertemuan dilaksanakan rutin, tapi hanya melibatkan orang-orang itu saja secara terbatas dengan cara virtual. Apa efek sosialisasinya?. Karena kebanyakan rakyat tidak mengakses alat (teknologi) seperti itu.
Berarti demokrasi kita mendiskriminasi rakyat. Tidak mengakomodasi semua rakyat yang punya kepentingan mendapatkan informasi sah, resmi dan terintegral. Sampai-sampai dialog atau pertemuan virual seakan-akan menjadi sekedar gaya-gayaan kaum elit, para intelektual, kalangan tertentu saja dan kelas menengah keatas. Sebuah fakta berdemokrasi yang memiriskan.
Itu sebabnya, ragam edukasi dan sosialisasi tidak sampai ke lingkungan masyarakat. Terhenti, dimonopoli kaum tertentu saja. Kasihan rakyat yang harus diprioritaskan dalam proses edukasi malah dikorbankan, mereka menjadi tidak dilibatkan. Itulah keburukannya intensitas pertemuan virtual digilirkan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat secara luas. Pendekatan tersebut tidak sejalan dengan spirit demokrasi kita.
Perlu inovasi, kreatifitas baru dilakukan pemerintah. Untuk urusan suksesnya Pilkada Serentak, maka anggaran yang dialokasikan untuk membeli APD harus benar-benar direalisasikan untuk. Jangan lagi dicuri, jangan sampai kalian dilaknat sang khalik. Pemerintah hadir menjadi teladan bukan malah merepotkan rakyat yang tengah memerlukan kehadiran pemerintah.
