Lembaga semacam DPR juga belum maksimal melakukan pengawasan. Kepentingan rakyat disisip dan berada dalam layer bawah. Setelah kepentingan personal, kelompok lalu rakyat pada bagian terakhir. Disinilah letak ketidak adilan distribusi kesejahteraan dan pembangunan secara universal.
Jadilah pemimpin perubahan yang tau cara mendistribusi kepentingan rakyat. Jangan menjadi pemimpin rakus dan hipokrit. Hal itu sebetulnya sangat mengganggu tujuan mulia pemerintah dalam kerja-kerja kerakyatan. Pemerintah harus istiqomah mewujudkan proyeksi perubahan demi rakyat. Jadilah pemimpin pembawa perubahan, bukan pemimpin pembawa musibah bagi rakyat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H