TIDAKÂ mudah memang melepaskan politik dari ikatan simbol-simbol tertentu. Simbol yaitu lambang yang mengandung makna atau arti. Seperti dalam praktek politik keseharian kita. Dimana politisi yang tampil dengan simbol keagamaan dan kesukuan yang primordial juga memberi penanda bahwa politik identitas tak mampu kita bendung.
Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, arus dan pengaruh politik identitas diprediksi terus bermunculan. Terutama di Sulawesi Utara, ada hajatan Pilgub maupun Pilwako dan Pilbup. Ada politisi yang tampil tidak mau menonjolkan simbolisasi agama. Tujuannya yakni menghindari politik identitas atau politik aliran. Tapi, tanpa disadari politik identitas tidak dapat dimusnahkan.
Politik identitas itu bermakna universal. Tidak sekedar identitas keagamaan yang diadaptasi dalam politik. Harus dimengerti, politik identitas itu bisa berbasis primordial, platform partai, oposisi, koalisi juga bagian dari politik identitas. Politik identitas itu seperti stigma, cap, klaim, label ataupun brand yang sifatnya atributif, tidak substantif. Dalam konteks pengaruhnya, memang tidak memberi dampak urgen dalam berdemokrasi.
Sebetulnya politik identitas tidak selamanya buruk. Identitas hanyalah penanda. Bukan pembatas, politik yang dinilai mempromosikan tanda atau citra tertentu dengan tujuan elektoral. Menarik dukungan, mengidentifikasi masyarakat dalam kelompok suku, agama, ras dan antar golongan agar mudah bagi politisi tertentu untuk memobilisasi dukungan.
Ditinjau dalam perspektif politik, politik identitas tidak membahayakan. Yang membuat riskan itu, kalau proses demokrasi direkayasa. Masyarakat dimanfaatkan demi kepentingan menguras energi mereka. Konstituen dibuat terpecah-belah oleh isu yang berefek membenturkan. Ketika dikalkulasi, Pilgub Sulawesi Utara politik identitas akan memuncak.
Lihat saja, identitas kedaerahan yang mulai ditonjolkan. Menjadi dagangan isu politik yang populer dan diminati pula. Pemilih dibuat menjadi beberapa zona, pemetaan dan dibuatkan berpetak-petak. Pemilih Bolmong Raya, Nusa Utara, Minahasa. Bahkan sampai etnis yang spesifik seperti Gorontalo, Sangihe, Makassar, Bantik, Tionghoa, isu sektarian keagamaan, serta kemunculan identitas politik lainnya.
Sasarannya tentu untuk mengaduk-aduk emosi publik. Menarik sentimen golongan dan komunitas masyarakat sehingga dengan mudah peta pergeseran dukungan politik mengalir deras atau beralih. Dalam konteks demokrasi, hal ini menjadi lumrah adanya. Terpentingnya momentum Pilkada dimaknai sebagai ajang kolaborasi. Sehingga Pilkada dijalankan dengan penuh kegembiraan.
Diperkirakan akan mencuat juga kedepan dalam Pilkada 2020 yakni lahirnya isu sentimentil. Diskriminatif yang diproyeksikan akan disajikan ke masyarakat, berupa isu pribumi vs non pribumi. Pemilih akhirnya terbelah. Kompleksitas isu-isu yang dikompetisikan itu akan berujung pada hasil akumulasi suara yang signifikan dalam Pilkada.
Belum lagi, isu terkait cacat moralnya calon Kepala Daerah. Tentang calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah yang akan dihadang dengan isu kasus korupsi. Entah dugaan, atau mantan narapidana, tentu akan diangkat-angkat dan dikemas untuk melemahkan lawan politik. Saling mendiskreditkan dalam ranah politik, itu dilakukan demi menjalankan strategi politik.
Pembunuhan karakter dilakukan. Fitnah dilancarkan, serangan udara, serangan darat, serangan laut, sampai serangan fajar semuanya berkemungkinan dilakukan. Pilkada menjadi makin sexi di Sulawesi Utara, apalagi sang petahana Pak Olly Dondokambey dikabarkan akan maju lagi di Pilgub 2020 mendatang.
Tidak mudah menjadi pemenang dalam politik. Tentu ada resiko yang harus diterima. Perjuangan politik itu membutuhkan tumbal. Seperti itulah berpolitik di era demokrasi liberal yang penuh dengan tantangan. Perang materialisme politik, kapitalisasi nilai-nilai luhur keagamaan pun akan dilakukan.
