Peran para pegiat demokrasi untuk membebaskan demokrasi dari penguasaan kelompok tertentu dan sentralistiknya kekuasaan, tidaklah mudah. Tantangannya malah makin beragam kini. Di Indonesia, tak ada praktek politik kita yang lepas dari membangun dinasti politik.
Jokowi yang sebelumnya dibela, diandalkan dan dianggap anti politik dinasti kini malah tersandera. Bisa saja ini karena takdir politik menguji beliau. Banyak contohnya memang, kadang politisi bicaranya lain. Lantas, berbuat lain lagi. Artinya tidak seiring-sejalan antara ucapan dan perbuatan dalam praktek politik.
Singkatnya Jokowi bukan dewa. Maqam berpolitiknya masih di dunia. Itu sebabnya, Jokowi tetap mengadopsi cara-cara layaknya yang dilakukan manusia. Kadang salah, khilaf dan inkonsisten. Itu fitrah manusia. Level spiritual politiknya belum seperti para Nabi tentunya.
Pemakluman perlu kita hadirkan untuk mengadili beliau. Selaku Presiden Republik Indonesia periode 2019 - 2024, Jokowi tentu menjadi teladan kita semua rakyat Indonesia. Atas situasi itu, karena beliau pemimpin publik, kita menuntut untuk menjadi figur yang konsisten.
Karena semua ucapan dan pernyataannya dalam konteks kepemimpinan, pasti dimintai pertanggung jawaban. Jokowi menjadi patron, mata panah, kompas, penyeimbang, pemberi solusi dan martil ditengah rakyat Indonesia yang meminta keadilan.
Seperti itu pula beliau dibutuhkan dalam konteks sosial lainnya. Beliau diposisikan sebagai teladan, bukan pemimpin bagi segelintir orang. Bukan pula pekerja partai yang dianggap budak oleh pimpinan partai politik. Dalam segmentasi lain, kita menyadari normal dan abnormalnya nafas politik kita tergantung Jokowi.
Mau maju, rusuh, damai dan terkebelakangnya Indonesia tergantung Jokowi. Dinasti politik menjadi satu penyebabnya nafas demokrasi terganggu. Karena tentu berpengaruh pada sirkulasi perkaderan politik. Mereka yang belum matang menjadi pemimpin dipaksakan menjadi pemimpin.
Konsekuensi logis dari diterapkannya dinasti politik. Terlahirlah banyak aib demokrasi. Misalkan, karena dinasti politik pemimpin publik dipaksa menjadi pemimpin, akhirnya dia korupsi. Menyalahgunakan kekuasaan. Membuat insiden politik yang memalukan reputasi anak bangsa.
Kekuatan dinasti politik itu ada pada kekuatan struktural kekuasaan. Ya, sudah pasti dengan menempuh cara abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dinasti politik memang harus dipangkas. Apapun alasannya, ini tidak menunjang demokrasi kita.
Hanya dengan dinasti politik, mereka yang berduit dan punya kekuasaan gampang menang dalam politik. Sementara politisi yang teruji, lama dalam berproses sulit memenangkan pertarungan di demokrasi. Tentu indikatornya pada perebutan elektoral.
Dinasti politik juga bisa melahirkan penyakit berbahaya. Kangker ganas dan mematikan. Setelah melepas jabatan para pemimpin kebanyakan mengalami post power syndrome. Penderita gejala ini umumnya adalah mereka yang kehilangan kekuasaan dan jabatan. Menyebabkan mereka mudah sensi dan baper.
