Rekonsiliasi Politik, Jokowi dalam Narasi Pembangunan

Tantangan terberatnya, saat ini Indonesia menjadi negara darurat (state of emergency) korupsi. Semoga di periode kedua, Presiden Jokowi mampu memberantas korupsi. Pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam pengusutan dan penuntasan kasus-kasus korupsi.

Komitmen melahirkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) mendesak Presiden Jokowi untuk memberantas segala ketimpangan. Praktek penyalahgunaan kekuasaan perlu juga menjadi sorotan pemerintah Jokowi Ma'ruf. Masyarakat Indonesia tidak menghendaki pemerintah yang masa bodoh dengan problem kebangsan.

Pemerintah yang telah berhasil mengagregasi kepentingan masyarakat layak diberi dukungan secara ekstra. Dengan begitu partisipasi publik terwujud. Pemerintah perlu lebih cepat tanggap menyikapi masalah ditengah masyarakat.

Oposisi di era Jokowi Ma'ruf kita berdoa agar lebih tumbuh subur. Karena bertambahnya jumlah personil Kabinet sesuai nomenklatur akan berdampak pada realisasi kerja sekaligus beban anggaran. Sehingga pengawasan terkait hal tersebut perlu dioptimalkan. Masyarakat sipili harus berani bersuara.

Jangan membiarkan tugas bersuara dan kritik disampaikan para wakil rakyat di Senayan saja. Preferensinya yaitu legislator harus pro kepentingan rakyat. Wakil rakyat bukan mereka yang diam, tanpa bicara. Akan berbahaya demokrasi kita kalau penghuni Senayan hanya sibuk kepentingannya sendiri.

Menegaskan keberpihakan, maka pemerintah dalam melakukan delivery aspirasi masyarakat untuk diaktualisasikan. Begitu juga dalam konteks ijtihad politik yang dilakukan kaum oposisi pemerintah, patut kita hormati. Oposisi sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam struktur pemerintahan yang demokratis.

Rekonsiliasi politik yang ditunjukkan Jokowi dan Prabowo perlu diberikan jempol. Kita mendukung itu. Kita mendoakan segala usaha baik yang dilakukan tersebut demi kemajuan Indonesia. Bukan rekonsiliasi dilakukan hanya sekedar mengamankan dan menghubungkan kepentingan dua tokoh ini.

Selain itu, 5 program prioritas Jokowi Ma'ruf seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya untuk dapat diwujudkan. Program tersebut diantaranya; pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Penyederhanaan birokrasi. Dan terakhir, transformasi ekonomi.

Perihal korupsi tidak menjadi perhatian disini. Kalau dikanal, penuntasan kasus korupsi tidak mendapat perhatian pemerintah. Berarti kejahatan korupsi akan diberi pembiaran?. Tentu masyarakat pesimis terhadap penyelesaian kasus korupsi jika mengacu pada 5 agenda utama tersebut.  [*]