Jangan lagi PMI dibebani biaya penempatan, begitulah harapan Benny. Semua biaya idealnya diambil alih menjadi tanggungjawab negara. Terobosan Benny telah dibuktikan dengan mengratiskan OPP (Orientasi Pra Keberangkatan) bagi calon PMI. Kemudian, karantina sebelum berangkat digratiskan pula.
PMI difasilitasi di hotel mewah, nginap dan seluruh akomodasinya hingga pengantaran ke Bandara untuk berangkat ke Negara penempatan ditanggung BP2MI. Pada entitas yang lain, untuk menunjang transparansi pelayanan BP2MI menyediakan layanan website www.bp2mi.go.id.
Tidak sekedar konten berita dalam website tersebut, ada pula link aplikasi whistleblower, SISKOP2MI, Crisis Center, JDIH, PPID, LPSE, dan terkoneksi dengan instansi terkait. Termasuk data penempatan dan pelindungan PMI per periodenya, real time. BP2MI aktif di media sosial. Segala kegiatan diglorifikasi.
Target glorifikasi, bukan untuk kepentingan riya. Bukan karena pansos. Melainkan bentuk pertanggungjawaban publik. Efektinya telah dirasakan, bahwa kerja BP2MI mulai mendapat dukungan publik. Kemudian, respon atas problem yang berkembang menjadi begitu cepat.
Publik diedukasi untuk ambil bagian. Membantu pemerintah dalam penanganan masalah seperti sindikat, perbuatan curang lainnya. Dari sisi partisipasi publik ini penting dilakukan. Warga juga bisa mengakses, melaporkan hal-hal yang tidak beres jika dilakukan oknum tertentu di BP2MI. Â
Model kerja yang terbuka ini membuat Benny makin mendapat dukungan publik. Sekelas rapat pimpinan yang umumnya dilakukan tertutup karena membahas urusan krusial internal, Benny malah melakukan live Facebook. Suatu pendekatan yang rasanya perlu ditiru Kementerian Lembaga lainnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
