MEREKALAH para sindikat. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara unprosedural. Kepala Badan Pelidnungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani berjuang melawan mereka. Menurut Benny, negara tak boleh kalah dan dibuat takluk oleh mafia, maling yang disebut sindikat tersebut.
BP2MI di era Benny mengusung slogan Melayani dengan Nurani. Melalui pelindungan menyeluruh terhadap PMI, dilakukan. Yakni melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pelindungan benar-benar dilakukan, yang dimulai dari hulu hingga hilir. Kepala BP2MI tak sedikitpun gentar memerangi sindikat.
Politisi partai Hanura itu mengatakan diberbagai kesempatan bahwa tidak boleh terjadi penindasan manusia pada sesama manusia. Seperti perbudakan yang pernah dialami PMI pada jaman jahiliyah. PMI dijadikan sapi perah, dibohongi rentenir ijon rente. Diperjual belikan ke negara penempatan.
Sekelompok orang yang disebut ijon rente ''sindikat'' harus dihentikan misinya. Praktek jahat yang cukup lama diberi pembiaran, bahkan terkesan dipelihara sudah saatnya dihentikan. Perlawanan semesta terhadap sindikat dilakukan BP2MI dari Desa, hingga Kota.
Langkah nyata yang dilakukan yakni melalui penandatanganan MoU untuk pelindungan PMI. Perbaikan tata kelola penempatan PMI akhirnya mulai membaik. Transparansi diwujudkan, efektifitas dan efesiensi pelayanan dilaksanakan. Benny tidak mau aparat negara diperalat kepentingan sindikat.
Aparat negara tak boleh terlibat menjadi kaki tangan sindikat. Apalagi menjadi alas kaki para bandit tersebut. Bagi Benny, tidak ada lagi satupun manusia di republik ini yang menindas manusia lainnya. Dan PMI layak diperlakukan istimewa. Negara hadir untuk mengangkat derajat PMI, bukan menyusahkan PMI.
Tidak ada perdagangan manusia atas manusia. Menghadapi sindikat yang semakin canggih, BP2MI memperkuat jejaringnya. Menjalankan Satgas sikat sindikat yang melibatkan aparat Polri, perang melawan sindikat rasanya tak akan dihentikan selama Benny menjadi Kepala BP2MI.
Kejahatan akan menang, bila orang baik dan orang benar hanya berdiam diri. Tidak mau melakukan apa-apa. Artinya, kesadaran kolektif harus dibangun. Aktifnya seluruh alarm untuk mengantisipasi, mencegah, meliterasi warga kita agar melaporkan, melawan jika ada praktek perdagangan orang yang ditemukan.
Masifnya sosialisasi yang dilakukan BP2MI saat ini, dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi melalui rakor Kepala Daerah perlu juga disupport publik. Penambahan anggaran sebagaimana yang diajukan BP2MI dalam tiap pembahasan anggaran di DPR RI, mesti direspon serius. Jangan sampai DPR menutup mata atas kondisi darurat penempatan PMI saat ini.
Praktek ijon rente, dan over charcing yang marak juga wajib dihentikan. Jalan perlawanan terhadap praktek jahat yang dilakukan sindikat telah dirintis BP2MI. Jangan sampai orang baik menjadi kufur perilaku buruk, tidak mau menghentikan kejahatan yang dilakukan sindikat.
Bagaimana tidak menyedihkan, banyak korban penempatan ilegal PMI ialah kaum perempuan. Perjuangan berdarah-darah dari BP2MI harus didukungan Kementerian/Lembaga lainnya. Kini Ormas, Pemda, dan Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, serta berbagai pihak sudah dirangkul BP2MI.
