NHM Masuk Halbar, Manuver, dan Konsesi Politik

Keberadaan pertambangan hanya mendatangkan malapetaka. Rusuh antar warga, lingkungan tercemar. Kerusakan dimensi kehidupan terjadi. Sehingga dengan demikian jangan bermimpi kalau PT. NHM masuk beroperasi di Halbar lalu rakyat kita akan sejahtera. Keutungan hanya didapat segelintir orang saja.

Cara membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran bukan harus dengan memasukkan investor untuk membabat sumber daya alam kita. Pemerintah daerah Halbar mestinya lebih kreatif, punya kemampuan meloby pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran membuka peluang kerja industri berbasis rakyat. Pemberdayaan didorong. Kemudahan diberikan.

 Kompensasi Politik Rugikan Rakyat

James akan mendapatkan berkah dan konsesi politik dari masuknya PT. NHM di Halbar. Minimalnya seperti yang disampaikan Haji Robert, biaya kampanye James bisa teratasi. Membantu atau mendukung James, dalam logika dan etika bisnis adalah bagian dari balas budi yang ditunjukkan Haji Robert.

Tukar menukar kepentingan dan kebijakan terjadi. Ya, tentu James tak kehilangan alasan untuk mengajukan alasan kepada publik. Yakni demi kebaikan rakyat. Membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, memberi solusi atas kemiskinan, dan seterusnya. Alasan ini sangatlah kuno, bukan hal baru lagi. Dibalik alasan itu, ada hasrat politik James untuk menjadi Bupati Halbar 2 periode yang diselipkan.

Tidak ada untungnya sama sekali praktek kompensasi politik yang dilakukan politisi dan pengusaha untuk rakyat. Malah kaitan hubungan seperti ini hanya meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Rakyat tidak dipikirkan, tidak diberi porsi yang proporsional dan utama.

Mewakili aspirasi anak negeri, saya berharap PT. NHM tidak masuk berinvestasi di Halmahera Barat dalam eksplorasi pertambangan. Pada bagian yang lain, pemerintah daerah jangan kekurangan semangat untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Karena sejatinya pemerintah adalah pelayan bagi rakyat. Bukan bos, apalagi kolonial.

Kepala daerah yang punya fasilitas harusnya tidak berfikir mendapatkan bonus melalui tukar tambah kebijakan yang dibuatnya. Tapi, harus mengarahkan energinya, memastikan kemaslahatan rakyat. Tak ada ketimpangan pembangunan. Karena potensi berbuat korup secara umum biasanya dimulai dari cara pandang Kepala Daerah yang pragmatis-oportunis seperti itu.