Akhirnya Kabinet Joko Widodo-Yusuf Kala diumumkankan juga pada hari minggu sore tanggal 26 Oktobor 2014. Masyarakat sebenarnya telah menanti nanti para mentri diumumkan setelah Jokowi dilantik secara resmi oleh MPR sebagai Presiden RI yang ketujuh pada tanggal 20 Oktober 2014. Janji Jokowi untuk mengumumkan para pembantunya sehari setelah ia dilantik ternyata tidak dapat dipenuhinya. Adanya rekomondasi dari KPK yang menyebutkan beberapa calon mentri berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi mengharuskan Jokowi merekonstruksi lagi kabinetnya. Isu isu yang beredar, calon calon mentri dari jalur partai lah yang banyak kena stabilio merah dari KPK. Mau tak mau Jokowi terpaksa mencoret dan meminta nama calon mentri yang baru dari para ketua umum Partai pendukungnya, setelah itu mengirimkannya lagi ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya.
Pelibatan PPATK dan KPK dalam penyusunan Kabinet merupakan sebuah terobosan dan sejarah baru di Republik ini. Para penggiat anti Korupsi tentu sangat mendukung langkah yang ditempuh oleh Jokowi dalam menyeleksi para pembantunya, bahkan tidak hanya PPATK dan KPK yang dilibatkan tapi juga Komnas HAM sehingga nantinya para mentri tidak hanya bersih dan tidak terindikasi korupsi tapi juga bukan pelanggar HAM.
Pelibatan PPATK dan KPK ini tentu saja menuai pro dan kontra di masyarakat. Apalagi setelah ketua KPK, Abraham Samad, mewanti wanti Jokowi agar tidak memaksakan calon mentri yang kena stempel merah dan kuning untuk menjadi mentri dan kalau itu terjadi maka dalam waktu kurang dari setahun para mentri itu akan disikat KPK. Bagi yang kontra, pernyataan KPK itu bukan pada tempatnya. Seharusnya KPK hanya bersipat pasif, meneliti rekam jejak dan menyerahkan hasilnya kepada Jokowi. Terserah Jokowi menggunakannya atau tidak. Tapi ini tidak, KPK mengumumkannya kepada publik bahwa ada beberapa calon mentri yang terindikasi korupsi dan meminta disertai ancaman kepada Jokowi untuk mencoretnya dari daftar calon mentri. Tindakan KPK ini mengurangi wibawa seorang presiden, bisa dikatakan KPK telah mengibiri hak progaratif seorang Preseden dalam menentukan para pembantunya. Disamping itu juga, KPK dianggap telah melakukan pembunuhan karakter terhadap seseorang.
Terlepas dari peran KPK dan PPATK sebagai alat seleksi calon mentri, mentri mentri sebagai pembantu President telah diumumkan dan resmi dilantik serta siap bertugas menerjemahkan visi dan misi Jokowi selama kampanye. Ada bebera hal yang unik dalam pengumuman dan pelantikan tersebut. Para mentri diwajibkan datang pada saat pengumuman dengan dres code baju putih. Konon katanya baju putih itu diberikan secara cuma cuma alias gratis oleh Jokowi kepada para mentrinya. Dan konon lagi katanya, belinya di pasar tanah abang. Disamping itu juga, Jokowi memplonco para mentrinya. Para mentri itu disuruh lari lari oleh Jokowi ketika disebutkan namanya satu persatu. Tidak hanya memperkenalkan, Jokowi juga mempromosikan kehebatan dan prestasi para pembantunya. Pada era Presiden sebelumnya, tidak ada perkenalan para mentri. Presiden cuma mengumumkan para pembantunya, sedangkan para pembantunya cukup mendengarkan di tivi ditemani para keluarga dan juga wartawan dan reporter tivi yang diundang. Ketika namanya disebut, mentri itu langsung berpelukan disertai hujan tangis oleh para keluarganya, padahal sudah tahu terlebih dahulu dan posisinya sebagai mentri apa. Berbeda dengan para calon mentri Jokowi, walaupun mereka tahu sudah pasti jadi mentri (karena telah diberi baju putih oleh Jokowi), namun mayoritas atau sebagian besar tidak tahu jabatan mentri apa yang akan diamanahkan kepada mereka sampai pada detik detik pengumuman.
Sejarah juga mencatat, dari era Sukarno sampai SBY, para mentri dilantik dengan menggunakan setelan jas untuk laki laki dan kebaya untuk perempuan. Di era Jokowi, pada saat pelantikan para mentri dan para undangan diwajibkan menggunakan batik. Mengapa pakai batik? Mungkin untuk lebih menghargai pakaian nasional Indonesia. Jas itu kan pakaian internasional. Alasan sesungguhnya hanya Jokowi dan Tuhan lah yang tahu. Kalau dilihat lihat, memang Jokowi itu lebih keren kalau pakai batik. Jokowi kalau pakai jas tidak enak dilihat, sepertinya memang tidak cocok menggunakan Jas.
Sejarah lain yang diukir dari kabinet Jokowi ini adalah tampilnya delapan srikandi. Terbanyak dalam sejarah, bahkan ketika dulu Megawati menjadi Presiden mentri dari kalangan wanita tidak sebanyak ini. Disamping itu sejarah juga mengukir tampilnya Mentri luar negeri pertama yang dijabat oleh seorang wanita. Ada lagi, wanita yang tidak tamat SMU juga didapuk sebagai mentri kelautan dan perikanan. Sungguh luar biasa, seorang yang hanya tamatan SMP menjadi atasan dari orang orang lulusan S1, S2 bahkan S3. Wanita lagi. Ruarr biasa. Sebagai seorang perempuan bangganya aku :D
Struktur kabinet yang ramping seperti yang dijanjikan dalam masa masa kampanyenya memang tidak bisa dipenuhi oleh Jokowi. Ada banyak kepentingan yang bermain disana. Edialisme memang tidak bisa sepenuhnya berjalan. Realita realita politik harus diakomodasi oleh Jokowi. Lebih baik mundur selangkah untuk bisa maju kedepan kemudian berlari dengan cepat. Benar kata Jokowi, kebijakan yang ia ambil pasti tidak akan memuaskan semua pihak, termasuk dari relawan dan Jokowi lover. Yah termasuk juga aku. Kecewa ternyata tokoh idolaku, Dahlan Iskan dan Mahfud MD, tidak masuk dalam jajaran para mentri Jokowi. Harapannya kalau tidak jadi Presiden ya jadi mentri lah. Tapi setidak tidaknya masih ada harapan, kursi Jaksa Agung masih kosong. Semoga saja diisi oleh pak Mahfud (ngarep.com hehehe). Denger denger juga nih katanya, ada sebagian mentri Jokowi yang masih ada stempelnya. Tidak tau juga merah atau kuning, tapi kemungkinannya kuning. Masih denger denger juga nih, konon katanya Mentri BUMN, Rini Sumarsono, salah satu yang masih berstempel kuning. Mantan mentri perdagangan dan industri ini memang orangnya Megawati bahkan bisa dibilang titipan dari Mega. Walaupun kena cap stempel kuning dari KPK tetap dipertahankan mati matian oleh Mega. Kalau dugaan itu benar, semoga saja dalam waktu satu atau dua tahun langsung disikat sesuai dengan janji KPK. Kalau itu terjadi, harapannya Dahlan Iskan akan ditunjuk untuk mengisi lowongan itu (ngarep lagi.com :D).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H