Menunggu Perubahan Fundamental Bupati Garut Rudy-Helmy

Setelah melewati proses panjang perpolitikan yang melelahkan, Kabupaten Garut mulai berbenah pasca dilantiknya Bupati terpilih H. Rudy Gunawan, SH;MH dan dr. Helmy Budiman. Konsep perubahan seperti apa yang akan dilaksanakan Bupati?

Setelah dilantik Bupati sering mengatakan tidak punya anggaran untuk membangun ini, itu dan lainnya, karena Bupati baru tidak ikut merancang dan mengesahkan anggaran tahun tersebut, hanya melaksanakan anggaran yang telah disyahkan. Dan selalu berjanji dianggaran berikutnya akan ada posnya seperti sebuah sepanduk yang dibentangkan saat masih kampanye “Jalan rusak ini akan mulus di tahun anggaran I “ apakah janji itu akan direalisasikan hanya waktu yang akan membuktikannya.

Sebenarnya apa yang paling mendasar yang harus dilaksanakan Bupati dengan anggaran minimalis karena habis untuk belanja pegawai, tentu secara hitung-hitungan angka sangat kurang anggaran untuk infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Manusia.

Keselarasan logika Pemimpin dengan logika rahayat diperlukan ada titik temu, artinya konsep pembangunan Bupati harus pro rakyat dan Bupati sangat sadar dan tahu persoalan itu, walau pada pelaksanaannya harus ada yang mengingatkan, karena akhirnya rahayat hanya menjadi objek penderita dan kekuasaan yang harus diselamatkan.

Logika rahayat sangat sederhana, tidak meminta lapangan terbang, tidak meminta kereta api, tidak meminta mool dan lainnya. Rahayat butuh beras murah, pendidikan dan kesehatan terjangkau, bisa berdagang untuk menyambung hidup, terpenuhi pangan, sandang dan papan. Tentu semua ini bukan kewajiban Pemerintah, karena tidak ada Pemerintah yang memberi makan setiap keluarga secara langsung dan berkelanjutan, maka yang dibutuhkan regulasi yang memihak rahayat.

Dalam hal terpenuhinya pangan, apa yang akan dilakukan Bupati, politik anggaran seperti apa untuk petani yang kebanyakan hanya berprofesi sebagai buruh tani, terhadap sawah-sawah produktif yang diserobot perumahan, pengairan yang bermasalah. Apa yang akan dilakukan untuk para pedagang baik di pusat kota yang tidak pernah terselesaikan dan warung-warung kecil yang secara sistematis terbunuh oleh capitalisme global, pasar-pasar tradisional yang semakin tak terurus dan terancam musnah.

Rahayat menunggu kebijakan pundamental, radikal dan mengakar, lalu terobosan seperti apa yang akan dilakukan Bupati seandainya merasa disandra anggaran yang ada.

Secara politik Bupati dianggap sanggup melakukan rekonsiliasi Birokrasi tapi apakah benar-benar telah melakukan perubahan mendasar di birokrasi. Pernahkah Bupati melarikan kepala-kepala Desa yang loyo, padahal desa menjadi ujung tombak pembangunan. Apakah Bupati sudah tersandra juga oleh mafia-mafia birokrasi yang berpuluh-piluh tahun menggerogoti anggaran, wallahu ‘alam, KPK harus membuktikan opini yang beredar di Garut.

Kewajiban Negara dan Pemerintah melindungi rakyatnya, memberikan rasa aman dan keadilan. Melindungi dari ancaman internal saja tidak bisa bagaimana melindungi rakyat dari ancaman global dengan dibukanya pasar global dan budaya masa yang begitu massif menggempur tanggul-tanggul budaya dan identitas bangsa. Apakah hanya dengan kebijakan basa-basi memakai pangsi dan baju adat Sunda dengan istilah Rebo Nyunda, apakah cukup dengan itu sementara konsepsi dan pemikiran masyarakat telah diracuni kepentingan Negara-negara adikuasa.

Pada hemat saya Bupati adalah panglima perang urang Garut harus memiliki konsepsi dan strategi melawan kepentingan imperialism modern, tidak kokoro manggih mulud, bagaimana meningkatkan daya saing masyarakatnya. Sebagai lokomotif dan mobilisator Bupati harus memperjuangkan dan melaksanakan gagasannya sesuai logika rahayatnya. Semoga!!

Desember, 2014