Percaya atau tidak masing2  kita  agar melihat  kenapa  KORUPSI  sangat  mewabah  dan telah menjadi  Budaya  bagi  Pejabat2  kita  dan ikut  menyeret  pihak2  Swasta/pihak terkait  bermain penyebab utama/ Akar  dari  Prilaku  KORUPSI  di negara kita  tidak lain Systeem Politik  Multi Partai  yang berlaku saat ini...
KENAPA Â MULTI PARTAI Â AKAR Â MASALAH Â KORUPSI ???
Sumber Pendanaan Partai  Politik  hanya  dari  Iuran tetap  anggota , Sumbangan Anggota , pihak lain/pengusaha  yang punya kepentingan..
Setiap  Partai Politik  berusaha  menempatkan  Kader2nya  di  Pemerintahan yang pada akhirnya banyak  yang  jadi  ATM  Partai  dimana  Kader2 yg jadi  Pejabat  itu  di tuntut menyumbang Pendanaan Partai secara tetap...hal ini  sudah bnyak yang di penjarakan KPK  seperti  Anggota DPR/DPRD/ Kementerian/Gubernur/walikota/Bupati  dan dinas2 terkait hampir semua adalah Kader Partai Politik..karena  KOROPSI..demi menghidupi partai/jabatan..
Masalah  KORUPSI ini tidak akan ada habisnya  selama  Multi Partai  tetap di pertahankan, karena  kita tau, Partai politik  bukanlah suatu Perusahaan yang mempunyai hasil  / profit dan mampu membiayai operational se hari2 ...Tetapi  Partai Politik tidak ada hasil /profit apapun karena Bukanlah Lembaga bisnis layaknya..
Akar Masalah KEDUA,  adalah  Lembaga  Penegak Hukum Negara , seperti  KEPOLISIAN , KEJAKSAAN /HAKIM/pengadilan negri,  siapapun  tau bahwa hukum masih bisa di beli bagi yang banyak uang   maka ... HUKUM  TAJAM  KEBAWAH  N  TUMPUL  KEATAS....,,
Seharusnya  Kepolisian tidak perlu  mengerjakan  Administrasi Perpajakan SNTK/Plate nomber karena  itu  seharusnya  pekerjaan masing2  aparat PEMDA , pihak kepolisian pada pekerjaan ini rawan KORUPSI..seperti  Surat izin mengemudi  sebaiknya serahkan juga pada PEMDA dan membentuk dinas tersendiri  SIM/PAJAK KENDARAAN .
Kejaksaan juga masih masalah karena  Hakim2  jual beli hukum yang sepertinya di biarkan tanpa ada pengawasan /uji hukum  putusan  bermasalah../terlalu rendah dari tuntutan.
Jadi  klo memang  PEMERINTAH  mau serius membrantas  KORUPSI  tidak  CUKUP hanya adanya KPK  yang sementara ini PENEGAK HUKUM  yang bisa di percaya, tetapi haruslah AKAR2 Permasalahan KORUPSI  di bersihkan /di cabut  sampai tuntas/ ini adalah tindakan preventive sedangkan PENEGAK HUKUM  bekerja  setelah KORUPSI  terjadi.., kalo akar2nya tidak di bersihkan sampai kapanpun  KORUPSI  tetap membudaya...
Langkah2 yang  dramatis harus di jalankan adalah membersihkan akar masalah  KORUPSI  spt
1.  Pertimbangkan kajian / 2  Partai politik  dan biaya oleh APBN
