Politik Beradab dan Implemetasinya dalam Kehidupan

Jauh sebelum nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Keberadaan ummat jauh dari mengesakan Allah dan panduan adab warisan nabi Ibrahim As. Politik kekuasaan di pegang oleh kekuatan, kekuasaan klan dan suku yang bertumpu pada nafsu.

Keberadaan Makkah dan ka'bah telah berganti menjadi tempat menyembah berhala. Dengan berbagai ritual tambahan hasil pemikiran. Cara hidup jahiliyah yang bertumpu pada dimensi mengagungkan materi, kekuasaan tetap berlanjut. Memiliki siklus tak berhenti sampai zaman milenial.

Bangunan politik beradab masa rasulullah SAW membentuk perpaduan utuh. Simbol ini terdapat pada mengangkat batu hajar aswat oleh pemuka kaum quraisy. Hal ini menyelesaikan konflik antar suku, tentang siapa yang berhak dan pantas meletakkan batu hajar aswad pada tempatnya semula.

Siapakah yang meneladani politik beradab di Indonesia paska kemerdekaan? Membaca buku "SBY & Resolusi Konflik". Langkah-langkah Penyelesaian Konflik di Aceh, Atambua, Maluku, Papua, Poso dan Sampit dengan kata pengantar Dr. Djohan Effendi. Memiliki alur kebijakan dan langkah politik beradab.

Langkah langkah penyelesaian dilakukan oleh pemerintah pusat yang diwakili Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan tanggung jawab besar yang menuntut sikap empati. Langkah penyelesaian konflik Aceh tersebut dituntaskan SBY ketika dirinya menjabat menjadi Presiden RI ke 6 dengan melakukan nota kesepahaman damai antara pemerintah Indonesia dengan pihak GAM yang dilangsungkan pada 15 agustus 2005.

Politik yang beradab tidak menjadikan konflik berlarut-larut. Di mana berbagai kepentingan akan ditarik dalam berbagai lapisan sosial untuk terlibat aktif dan merusak. Kerusakan kerukunan masyarakat antar agama, kehancuran ekonomi, pengasingan adalah hasil dari politik tak beradab.

Dasar dari politik beradab adalah saling menghormati keberadaan masyarakat yang tidak dihitung dalam jumlah, kekuatan dan sejarah. Semua dilibatkan untuk menyelesaikan konflik yang merusak masyarakat itu sendiri.

Ada enam agenda utama dalam kerangka penyelesaikan konflik baik horisontal maupun vertikal. Pertama, langkah politik yang mengutamakan perundingan, dialog, dan komunikasi politik dengan mengajak semua elemen, yang terlibat konflik. Kedua, langkah ekonomi. Ketiga, langkah sosial. Keempat, langkah-langkah penegakan hukum. Kelima, operasi militer dan keenam, langkah operasi.

Langkah langkah ini telah menjadikan Indonesia menjadi bangsa beradab dan melanjutkan politik beradab untuk bisa berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain.

Dan tak elok diulang konflik yang menghancurkan bangsa kita sendiri.