[caption id="" align="aligncenter" width="420" caption="Presiden"][/caption] Sejak di kantor mula tadi siang, hampir semua rekan-rekan tersentak dengan peristiwa besar di Jumat hari ini (23 /01/2015), yaitu penangkapan (katanya yang lebih tepat adalah pengambilan paksa) Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto (BW). Belum lama kontroversi tentang penetapan Komjen BG (Budi Gunawan) dalam proses pencalonannya sebagai calon Kapolri, kini kita melihat lagi proses pengambilalihan paksa BW saat ia mengantar anaknya ke sekolah. Malamnya saya menjadi miris menyaksikan tayangan di Kompas TV tentang bagaimana para 'orang pintar' berkumpul di Gedung KPK yang kemudian dipandu oleh Johan Budi menyampaikan aspirasinya, opininya, pendapatnya dan lain sebagainya. Mengapa miris? Hampir semuanya menyalahkan POLRI dan cenderung mem'bully' Presiden. Saya tidak membenarkan Polri, tapi saya cenderung untuk menyerahkannya kepada proses hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa pendapat saya ungkapkan dalam tweeps saya (@Kangbugi), yaitu sebagai berikut (dengan hastag): #SaveKPK #SavePolri #SaveJokowi #SaveIndonesia - Di Ged. KPK yg terjadi skrg adalah provokasi terhadap rakyat dg cara2 yg tdk elegan - Pdhl bnyk orang pintar disitu, tapi bhs yg digunakan sgt provokatif & jauh dr pndktn hukum - Jokowi di'bully' di situ dg tanpa dasar hukum yg kuat, hny brdsrkan prasangka - Cobalah masyarakat lebih sabar & lebih smart lagi, yg hrs diselamatkan bukan hnya #SaveKPK tp ini jg: #SaveJokowi #SavePolri #SaveIndonesia - Harus diakui, penetapan BG sebagai tersangka, sangat politis, setuju! - Penetapan BW pun oleh Polri sarat muatan politis, setuju jg - Dg situasi spt itu, logis jk hny kepada hukum sajalah masalah ini hrs disandarkan - Bukan dengan pengerahan massa - Bukan dengan penggalangan opini - Bukan dengan mem'bully Presiden - Jangan kita, katanya, melawan keburukan dengan keburukan pula - Jangan kita terpancing oleh, jk ada, kekuatan yg sdg bermain memecah belah bangsa ini - Yuk kita cooling down dan saling mengingatkan - Bukan saling mencerca dan menyalahkan atau merasa diri paling benar - Dasar pemikiranx: BG mungkin salah, mungkin benar, tp hrs tetap praduga tak bersalah - BW pun mungkin benar tapi jg mngkin salah, namun tetap praduga tak bersalah - Pembuktiannya, ya hrs lewat jalur hukum, like it or not, that's the only way - Tapi please, jangan jerumuskan Presiden utk melakukan tindakan yg inkonstitusional - Jangan pula meminta/memaksa Presiden utk melawan hukum yg berlaku di negara ini - Jangan perang persepsi, serahkan & sandarkan pada proses hukum yg ada & berlaku - saya cinta #SaveIndonesia #SaveKPK #SaveJokowi #SavePolri, yuk samakan langkah bersama yg nyata tapi adil & fair. Sebagai institusi, KPK dan POLRI tidak pernah salah. Tapi manusia-manusia di dalamnya berpotensi untuk suatu kesalahan. Abraham Samad bisa salah, BW bisa salah, Haiti bisa salah, BG bisa salah, dan seterusnya. Sebaliknya, mereka semuapun bisa benar. Bagaimana membuktikannya, hukumlah yang perlu diandalkan di sini. Ayo kita samakan langkah dengan berpikir lebih jernih, tentang serta memberikan dukungan kepada Polri, KPK secara proporsional. Untuk KPK, dukungan kepada KPK harus berbeda dengan dukungan terhadap BW (melihat kepada potensi kesalahan yang dibuatnya itu) demikian pula terhadap Polri. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, kita membantu 'menyelamatkan' Presiden RI, Presiden kita dari hal-hal yang berpotensi melanggar UU serta hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Serahkan dan biarkan (proses) hukum yang bicara. Jangan kita habiskan energi untuk kontroversi-kontroversi yang ditimbulkan oleh persepsi-persepsi yang kurang tepat. Dengan permintaan Presiden saat menyampaikan pendapatnya yaitu untuk menghindari gesekan serta menyerahkannya kepada UU dan peraturan serta hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, itu merupakanbentuk ketegasan dari Presiden yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitasnya sebagai Presiden. Dalam kasus ini, kita perlu bersikap cerdas dan optimis dengan berpikir dan bertindak secara jernih, adil dan fair (berpikir dan bertindak secara obyektif) dengan memberikan dukungan kepada KPK, Polri dan Presiden secara proporsional, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia. Jangan turut berpolitik apalagi bertindak anarkistis. Kita lihat bagaimana hukum itu beserta prosesnya berjalan, karena kita percaya bahwa hukum masih berdiri tegak di negeri kita tercinta ini. Semoga bermanfaat @Kangbugi Note: sumber foto: http://www.thescoopng.com/wp-content/uploads/2013/04/president.gif