Kesetaraan dan kesetaraan berkeadilan adalah dua konsep yang sering dibahas dalam konteks hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun keduanya sering digunakan secara bersamaan, mereka memiliki perbedaan mendasar dalam arti dan implementasinya. Berikut adalah perbedaan antara kesetaraan dan kesetaraan berkeadilan:
Kesetaraan
- Arti: Kesetaraan mengacu pada pemberian hak dan peluang yang sama kepada semua individu tanpa memandang perbedaan atau ketidaksetaraan yang mungkin ada.
- Implementasi: Kesetaraan sering kali diukur dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, mengabaikan perbedaan yang mungkin timbul dari latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan individu.
- Contoh: Memberikan hak memilih yang sama kepada semua warga tanpa memandang ras, gender, atau status sosial ekonomi.
Kesetaraan Berkeadilan
- Arti: Kesetaraan berkeadilan menekankan pemberian hak dan peluang yang setara dengan mempertimbangkan perbedaan dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mungkin menghadapi ketidaksetaraan struktural atau sejarah.
- Implementasi: Kesetaraan berkeadilan mengakui bahwa untuk mencapai kesetaraan sejati, mungkin diperlukan tindakan atau dukungan tambahan bagi individu atau kelompok tertentu untuk mengatasi ketidaksetaraan yang sudah ada.
- Contoh: Memberikan bantuan atau dukungan khusus kepada kelompok yang mungkin mengalami ketidaksetaraan, seperti program beasiswa untuk kelompok-kelompok tertentu yang kurang mendapatkan kesempatan.
Hasil dan Dampak
- Kesetaraan: Fokus pada hasil yang sama untuk semua individu, tanpa memandang perbedaan asal-usul atau kebutuhan khusus.
- Kesetaraan Berkeadilan: Fokus pada menciptakan hasil yang setara dengan memperhitungkan dan mengatasi ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang ada.
Perspektif Pemahaman Keadilan
- Kesetaraan: Lebih berfokus pada perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa memandang konteks atau sejarah ketidaksetaraan.
- Kesetaraan Berkeadilan: Lebih berfokus pada pemahaman konteks dan sejarah yang mungkin menyebabkan ketidaksetaraan, serta upaya untuk mengatasi ketidakadilan yang ada.
Penting untuk diingat bahwa implementasi kesetaraan dan kesetaraan berkeadilan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan hukum. Keduanya mencerminkan upaya untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara, namun, pendekatan yang diterapkan bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.
KUIS: Kesetaraan atau Kesetaraan Berkeadilan
Kuota 30% perempuan dalam partai politik. Kesetaraan atau Kesetaraan Berkeadilan?
Jawab: Kesetaraan Berkeadilan. Dikatakan demikian karena setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju ke dalam partai politik. Mayoritasnya, anggota partai politik adalah laki-laki sehingga diperlukan kesetaraan berkeadilan agar perempuan dapat ikut serta.
Fasilitasi kepemilikan KTP bagi seluruh warga negara. Kesetaraan atau Kesetaraan Berkeadilan?
Jawab: Kesetaraan. Kepemilikan KTP bagi seluruh warga negara merupakan hak yang pasti dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, fasilitas kepemilikan KTP bagi seluruh warga negara adalah kesetaraan.
Perusahaan harus memiliki minimal 1% pekerja disabilitas. Kesetaraan atau Kesetaraan Berkeadilan?
Jawab: Kesetaraan Berkeadilan. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas merupakan sebuah kesetaraan yang adil agar setiap dari mereka dapat menerima hak untuk bekerja dan dipekerjakan.
Kuota penerimaan mahasiswa dari Indonesia Timur lebih besar daripada kuota dari Indonesia Barat. Kesetaraan atau Kesetaraan Berkeadilan?
Jawab: Kesetaraan Berkeadilan. Kondisi geogafris yang berbeda di Indonesia menyebabkan terdapat perbedaan pula pada penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penerimaan mahasiswa dari Indonesia Timur memerlukan kesetaraan yang adil dengan cara menerima kuota lebih banyak daripada Indonesia Barat agar mereka mendapatkan hak untuk belajar dengan kesempatan yang sama.
Wajib belajar 9 tahun bagi seluruh anak Indonesia. Kesetaraan atau Kesetaraan Berkeadilan?
Jawab: Kesetaraan. Pendidikan merupakan hal yang wajib ditempuh oleh seluruh peserta didik di Indonesia selama kurun waktu 9 tahun. Karena diwajibkan untuk seluruh anak di Indonesia, maka hal ini merupakan kesetaraan antar warga negara.
