Selain itu, peristiwa geopolitik dan hubungan internasional berdampak signifikan terhadap kebijakan perdagangan, tarif, dan kerja sama ekonomi global, sehingga memengaruhi strategi bisnis dan dinamika pasar.
Di tengah interaksi yang rumit ini, dunia usaha berperan sebagai pemangku kepentingan utama yang kepentingan dan aktivitasnya sangat berdampak pada perekonomian dan politik.Â
Korporasi memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap PDB nasional.Â
Akibatnya, dunia usaha sering kali melobi pemerintah untuk mempengaruhi keputusan kebijakan yang menguntungkan mereka, mencari kerangka peraturan yang kondusif bagi operasional dan profitabilitas mereka.
Pada saat yang sama, pemerintah mengandalkan dunia usaha sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan pajak.Â
Kolaborasi antara sektor publik dan swasta merupakan hal yang biasa, antara lain dalam pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan industri pertahanan.Â
Namun, hubungan ini bukannya tanpa tantangan, karena konflik kepentingan dan pertimbangan etika mungkin timbul, sehingga memerlukan mekanisme tata kelola dan pengawasan peraturan yang transparan.
Dalam menghadapi lanskap yang kompleks ini, pemerintah memainkan peran penting sebagai regulator, fasilitator, dan penengah kepentingan publik.Â
Mereka ditugaskan untuk menyeimbangkan tujuan sosio-ekonomi yang bersaing, memastikan efisiensi pasar, dan menjaga hak-hak konsumen dan kelestarian lingkungan.Â
Tata kelola yang efektif mengharuskan para pembuat kebijakan untuk terlibat dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, munculnya globalisasi telah memperkuat keterhubungan perekonomian dan politik di seluruh dunia, sehingga menghadirkan peluang dan tantangan.Â
